Jakarta - Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) bisa meningkatkan ketepatan sasaran program pemerintah.

Menurutnya, Regsosek adalah titik utama untuk menyejahterakan bangsa. Terlebih lagi, Presiden Joko Widodo telah memberikan amanat agar segera dilaksanakan Regsosek pada 16 Agustus 2022 lalu.

Regsosek merupakan upaya integrasi pendataan penduduk. Ini dilakukan untuk semua penduduk tanpa kecuali.

Adapun informasi yang dikumpulkan antara lain kondisi demografi, perumahan, keadaan disabilitas seseorang, kepemilikan aset dan informasi geospasial.

“Upaya ini diperkuat, disatupadukan dan disempurnakan agar efektif, tercapai tujuan dan sasarannya. Jadi tidak ada lagi cerita eselon 1 masih dapat BLT. Regsosek bisa meningkatkan ketepatan sasaran program pemerintah,” ujar Suharso, Rabu (14/9/2022), dalam webinar Mengawal Reformasi Sistem Perlindungan Sosial Melalui Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek).

Dia memaparkan Regsosek merupakan upaya perlindungan sosial ekonomi yang dilakukan di tingkat pusat, provinsi, kota/kabupaten dan desa.

Ada dua pilar utamanya, yakni perlindungan sosial dan terintegrasinya berbagai program.

Melalui Regsosek, data masyarakat bisa lebih mutakhir, punya akurasi dan lebih lengkap.

“Program pemerintah jadi tepat sasaran. Tidak terjadi lagi seperti di Kota Solo, Tadi Wali Kota Solo mengeluh soal BLT yang kurang. Itu datanya dari Menteri Sosial,” katanya.

Suharso mengungkapkan Regsosek harus dilakukan lintas kementerian. Dengan demikian, pemerintah bisa mengidentifikasi penduduk di tengah kedinamisan ini.

“Mudah-mudahan Regsosek bisa terhubung dengan data yang penting, yang jadi basis penduduk. Ada peristiwa lahir, meninggal, menikah, cerai, akta, ijazah, bank termasuk NPWP,” ucapnya.

Dia berharap Regsosek bisa didukung seluruh pihak. Dengan begitu, data penduduk bisa terus mutakhir dan kualitasnya terjaga. (nsi)