Gubernur KDM Tak Tinggal Diam, Desak Pemkab Lakukan 4 Upaya Penting Imbas Bencana Banjir Selalu Terpa Bandung

Bandung, tvOnenews.com - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi (KDM) menyoroti bencana banjir di Kabupaten Bandung. Pasalnya, persoalan ini terus berulang dan terjadi sampai sekarang.

KDM menyinggung penanganan banjir yang selama ini dilakukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung. Menurutnya, solusinya belum menyentuh akar permasalahan sehingga banjir semakin masif.

KDM menyebut pembenahan tata ruang dilakukan sebelumnya gagal menjadi solusi. Alhasil, bencana banjir masih tidak terkendali.

KDM menilai salah satu penyebab banjir terus berulang akibat alih fungsi lahan menjadi permukiman. Ia pun memberikan empat upaya penting yang harus dilakukan Pemkab Bandung.

"Tata ruang Kabupaten Bandung harus berubah," ujar KDM di Gedung Pakuan, Kota Bandung dikutip, Kamis (16/4/2026).

4 Solusi dari KDM untuk Menghentikan Bencana Banjir di Kabupaten Bandung

Baca Juga

Dedi Mulyadi Kecewa, Sudah Diberikan Modal Penjual Sate ini Malah Berhenti Dagang: Penyakit Ada Uang!

Sumber :

• Antara

KDM menjelaskan upaya pertama. Hal ini menyangkut pada pembenahan pengelolaan tata ruang di Bandung.

Gubernur Jabar itu menuturkan, penanganan banjir selama ini belum menyeluruh. Ia melihat langkah yang dilakukan cuma menangani dampaknya.

Ia menambahkan, jika tidak ada perubahan tata ruang, hal ini bisa merugikan masyarakat dan banjir rentan menjadi siklus tahunan.

Dedi Mulyadi membagikan upaya kedua. Pemkab Bandung harus bertindak untuk membenahi area-area di sekitaran sungai.

"Yang kedua, sungai-sungainya harus segera dinormalisasikan," terangnya.

Menurutnya, banyak kerusakan yang terjadi di bantaran sungai. Pada akhirnya, debit air saat hujan deras tidak mampu ditopang lagi sehingga menyebabkan banjir.

Ia menegaskan, upaya ketiga yang harus dilakukan pemerintah setempat, yakni mengutamakan penghijauan. Dengan langkah ini, area di sekitar sungai nantinya memiliki resapan air.

"Yang ketiga, hulu sungainya harus direhabilitasi menjadi lahan hijau," tegasnya.

Mantan Bupati Purwakarta ini mengapresiasi langkah diambil Pemkab Bandung. Pemerintah berupaya untuk memompa debit air yang melebihi kapasitas untuk kembali ke sungai.

Namun, Dedi Mulyadi menekankan mulai sekarang penanganan tidak boleh bersifat sementara. Terlebih, ia melihat masih maraknya pembangunan bangunan untuk komersial dan perumahan.

Ironisnya, pembangunan bangunan ini terletak di lahan produktif. Menurutnya, hal ini menjadi biang kerok menciptakan gangguan pada sistem ekologi.

Ia mendesak Pemkab Bandung agar lahan yang seharusnya menjadi tempat produktif menyerap air kembali mengalami gangguan akibat masifnya pembangunan, terutama di area persawahan.

"Yang keempat, perubahan lahannya jangan terus terjadi. Sawah malah selalu dibuat bangunan, perumahan, dan segala macam," pesannya.

Dedi Mulyadi Soroti Hunian di Area Risiko Tinggi

Dedi Mulyadi menyoroti banyaknya permukiman di area risiko tinggi. Contohnya banyak permukiman di sepanjang bantaran sungai.

Ia menegaskan, proses pemidahan pemukiman sebagai syarat mutlak. Baginya, hal ini sebagai solusi agar terhindar dari persoalan banjir secara permanen baik di Bandung maupun Jawa Barat.

"Kalau tidak segera dilakukan, balik lagi itu tidak akan bersifat jangka panjang, tidak akan berhasil. Soalnya, berikutnya adalah rumah-rumah di bantaran sungainya harus dialihkan," bebernya.

KDM meyakini risiko banjir akan terus menghantui wilayah Bandung Raya, terutama setiap memasuki fase musim hujan. Hal ini bisa terjadi apabila langkah radikal menangani tata ruang ini tidak segera dilakukan oleh pemerintah.

Walau begitu, ia tidak mempersoalkan terkait kebijakan moratorium izin perumahan di Jabar yang kini masih berlanjut, khususnya di wilayah Bandung Raya.

Dedi Mulyadi sendiri pernah mengeluarkan kebijakan ini. Bukan tanpa alasan, tujuannya sebagai solusi memutus berbagai bencana alam termasuk banjir bandang yang menerpa Bandung Raya dan Jabar.

Diketahui, belakangan ini genangan air banjir merembes masuk ke sela-sela rumah di kawasan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung sejak Senin (13/4/2026).

Warga mengaku kesulitan untuk beraktivitas hingga melanjutkan untuk mencari nafkah akibat genangan banjir. Pada akhirnya, warga terpaksa menerjang banjir dengan membawa bekal pakaian ganti.

Rata-rata ketinggian air banjir yang mengepung Desa Dayeuhkolot, Citereup, Cangkuang Wetan hingga Kelurahan Pasawahan mencapai satu meter lebih, bahkan menyentuh 150 sentimeter.

Genangan air banjir berlangsung selama beberapa hari sehingga menimbulkan keresahan warga. Kegelisahan itu terjadi lantaran tidak adanya solusi dari pemerintah menangani genangan yang mengepung permukiman warga.

Selain di kawasan Dayeuhkolot, hujan deras terus-menerus membuat aliran Sungai Cibanjaran semakin kuat. Hal ini menyebabkan sejumlah warga dilaporkan terseret arus, tepatnya di Kampung Sasak Dua, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung pada Rabu (15/4/2026) sore hari WIB.

Dalam sebuah video viral, peristiwa mencekam terjadi di mana beberapa warga coba melompat ke sungai. Mereka ingin menolong korban yang hanyut.

Upaya penyelamatan itu membuat warga yang coba menolong justru ikut terbawa arus yang cukup deras. Sebab, debit air arus Sungai Cibanjaran semakin deras yang membuat proses evakuasi terkendala.

Dari peristiwa ini, empat korban selamat, satu korban belum ditemukan, dan satu korban meninggal dunia.

(hap)