News Bola Daerah Sulawesi Sumatera Jabar Banten Jateng DI Yogya Jatim Bali

Perkembangan Raperda Kampung Cerdas Surabaya, Fokus Sinkronisasi dengan Program Pemkot

Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kampung Cerdas di DPRD Kota Surabaya terus berlanjut. Panitia Khusus (Pansus) kini memfokuskan pada tahap konsolidasi dan sinkronisasi dengan program yang telah berjalan di lingkungan Pemerintah Kota.
Jumat, 10 April 2026 - 01:02 WIB
Ketua Pansus Raperda Pengembangan Kampung Cerdas, Azhar Kahfi S.H..
Sumber :
  • Istimewa

tvOnenews.com - Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kampung Cerdas di DPRD Kota Surabaya terus berlanjut. Panitia Khusus (Pansus) kini memfokuskan pada tahap konsolidasi dan sinkronisasi dengan program yang telah berjalan di lingkungan Pemerintah Kota.

Ketua Pansus Raperda Pengembangan Kampung Cerdas, Azhar Kahfi S.H., mengungkapkan bahwa pembahasan Raperda ini merupakan kelanjutan dari inisiatif DPRD periode sebelumnya yang sempat tertunda.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

“Jadi kita sudah beberapa kali rapat terkait Raperda Kampung Cerdas, dari mulai membahas dengan inisiator, karena Raperda Kampung Cerdas ini adalah inisiatif DPRD di periode yang lalu. Kita melanjutkan semangat teman-teman di periode yang lalu yang belum sempat terlaksana, sempat mandek di periode yang lalu, kita lanjutkan di periode sekarang,” ujarnya, Rabu (8/4).

Menurutnya, pembahasan saat ini sudah melibatkan lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Ia menjelaskan bahwa Raperda tersebut mencakup berbagai dimensi pengembangan kampung, mulai dari ekonomi, lingkungan, hingga administrasi berbasis digital.

“Dalam waktu perjalanannya, pembahasan sudah dengan semua lintas OPD yang terkait. Karena di dalam intinya pengembangan Kampung Cerdas ini kan ada beberapa unsur dimensi, meliputi dari pengembangan ekonomi kampungnya, lingkungannya, brandnya, dan macam-macam terkait sampai di sisi administrasi yang lebih smart,” jelas Azhar.

Namun, Pansus menyoroti potensi tumpang tindih dengan program lain milik Pemkot, seperti Kampung Pancasila. Karena itu, langkah sinkronisasi menjadi prioritas agar regulasi tidak menjadi mubazir.

“Agar ini tidak menjadi Perda yang mubazir, mangkrak, saya tegaskan kepada teman-teman OPD, yakni OPD yang terkait, bahwa kita sinkronkan dulu. Kita samakan persepsi dulu, bukan kemudian mengedepankan ego sektoral ini produknya legislatif, kemudian versus produk eksekutif, tidak seperti itu. Tetapi ini gayung bersambut,” tegasnya.

Ia menambahkan bahwa opsi penggabungan atau pengkodifikasian sejumlah program kampung yang sudah ada, seperti Kampung Madani dan Kampung Pancasila, tengah dibahas untuk dimasukkan dalam payung hukum Raperda Kampung Cerdas.

“Apakah kemudian ini bisa mengkodifikasi pengembangan Kampung Cerdas ini dengan program yang ada di Pemkot hari ini. Sebelumnya ada Kampung Madani, sekarang Kampung Pancasila, sehingga nantinya di dalam Perda itu juga meliputi apa itu Kampung Pancasila, apa itu Kampung Madani,” kata politisi Gerindra ini.

Selain itu, persoalan nomenklatur juga menjadi perhatian serius sebelum masuk ke pembahasan pasal per pasal. Ia menyebut hal tersebut akan dirapikan terlebih dahulu dan disesuaikan dengan visi misi kepala daerah.

Secara konsep, Azhar menjelaskan Kampung Cerdas memiliki pendekatan berbeda dibanding program kampung lainnya. Kampung Cerdas menekankan pendekatan bottom up atau berbasis inisiatif masyarakat.

“Nah, kalau Kampung Cerdas itu bottom up. Jadi bukan pemerintah yang mengintervensi agar sebuah kampung menjadi Kampung Cerdas,” jelasnya.

Ia juga menambahkan bahwa program seperti Smart City maupun Kampung Pancasila cenderung bersifat top down, yakni berbasis intervensi pemerintah.

Terkait target penyelesaian, Azhar menyebut saat ini Pansus menargetkan waktu satu bulan untuk merampungkan tahap konsolidasi sebelum masuk pembahasan lebih lanjut.

“Satu bulan ini untuk mengkonsolidasi itu, untuk bagaimana nomenklatur dan isi. Nanti kita bahas, kita kejar sampai selesai, kemudian dikembalikan lagi,” ujarnya.

Ia menambahkan, jika tahap konsolidasi selesai, maka pembahasan akan dilanjutkan ke tahap pasal per pasal dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat seperti Karang Taruna dan tokoh kampung.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Ke depan, Raperda ini diharapkan mampu menjadi payung hukum yang kuat untuk pengembangan potensi kampung di Surabaya, sekaligus membuka peluang kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk melalui skema CSR.

"Inilah Perda ini gunanya ke depan. Dengan itu, pemerintah, pihak luar, maupun pihak ketiga seperti CSR bisa langsung hadir dan bekerja sama dengan kampung,” pungkasnya.(chm)

Berita Terkait

Komentar

Topik Terkait

Saksikan Juga

Jangan Lewatkan

Pemprov Jakarta Bakal Revitalisasi Kota Tua, Trem akan Diaktifkan Lagi

Pemprov Jakarta Bakal Revitalisasi Kota Tua, Trem akan Diaktifkan Lagi

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan melakukan revitalisasi Kota Tua dalam waktu dekat. Wakil Gubernur Rano Karno akan menjadi penanggung jawab proyek tersebut.
Update Top Skor Final Four Proliga 2026: Dominasi Tanpa Ampun Irina Voronkova, Tinggalkan Jauh Poin Megaton

Update Top Skor Final Four Proliga 2026: Dominasi Tanpa Ampun Irina Voronkova, Tinggalkan Jauh Poin Megaton

Top Skor Final Four Proliga 2026. Dalam laga tersebut, Irina Voronkova mencetak 35 poin yang terdiri dari 28 attack points, 3 block points, dan 3 service ace
Tak Hanya Nilai, Ini Alasan Sistem Pendidikan Berbasis Kompetensi Penting Dalam Dunia Kerja

Tak Hanya Nilai, Ini Alasan Sistem Pendidikan Berbasis Kompetensi Penting Dalam Dunia Kerja

Selain aspek kompetensi, pengakuan internasional juga mulai menjadi pertimbangan penting. Hal ini berkaitan dengan mobilitas tenaga kerja yang semakin terbuka di era globalisasi.
Buntut Aduan Warga Dibalas Foto AI, Pramono Kasih Peringatan Keras ke PPSU: Enggak Ada Kompromi

Buntut Aduan Warga Dibalas Foto AI, Pramono Kasih Peringatan Keras ke PPSU: Enggak Ada Kompromi

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung meminta seluruh aduan warga melalui aplikasi JAKI harus ditanggapi serius dan tidak dimanipulasi dengan foto Artificial Intelligence (AI).
Cuaca Ekstrem Picu Risiko Kesehatan, Ini Tips Memilih AC yang Aman, Hemat, dan Sehat

Cuaca Ekstrem Picu Risiko Kesehatan, Ini Tips Memilih AC yang Aman, Hemat, dan Sehat

Namun, tidak semua AC mampu memberikan dampak positif bagi kesehatan. Pemilihan yang kurang tepat justru bisa memperburuk kondisi, seperti udara terlalu kering atau sirkulas
Pramono Ungkap Kasus Laporan Dibalas Foto AI di JAKI Bukan Pertama Kali Terjadi, Pelaku Orang yang Sama

Pramono Ungkap Kasus Laporan Dibalas Foto AI di JAKI Bukan Pertama Kali Terjadi, Pelaku Orang yang Sama

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung mengungkapkan kasus tanggapan laporan palsu pada aplikasi JAKI bukan pertama kali terjadi.

Trending

Pemprov Jakarta Bakal Revitalisasi Kota Tua, Trem akan Diaktifkan Lagi

Pemprov Jakarta Bakal Revitalisasi Kota Tua, Trem akan Diaktifkan Lagi

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan melakukan revitalisasi Kota Tua dalam waktu dekat. Wakil Gubernur Rano Karno akan menjadi penanggung jawab proyek tersebut.
Update Top Skor Final Four Proliga 2026: Dominasi Tanpa Ampun Irina Voronkova, Tinggalkan Jauh Poin Megaton

Update Top Skor Final Four Proliga 2026: Dominasi Tanpa Ampun Irina Voronkova, Tinggalkan Jauh Poin Megaton

Top Skor Final Four Proliga 2026. Dalam laga tersebut, Irina Voronkova mencetak 35 poin yang terdiri dari 28 attack points, 3 block points, dan 3 service ace
Tak Hanya Nilai, Ini Alasan Sistem Pendidikan Berbasis Kompetensi Penting Dalam Dunia Kerja

Tak Hanya Nilai, Ini Alasan Sistem Pendidikan Berbasis Kompetensi Penting Dalam Dunia Kerja

Selain aspek kompetensi, pengakuan internasional juga mulai menjadi pertimbangan penting. Hal ini berkaitan dengan mobilitas tenaga kerja yang semakin terbuka di era globalisasi.
Buntut Penonaktifan Kepala Samsat Soekarno-Hatta, Dedi Mulyadi Instruksikan Investigasi Penyebab Surat Edarannya Diabaikan

Buntut Penonaktifan Kepala Samsat Soekarno-Hatta, Dedi Mulyadi Instruksikan Investigasi Penyebab Surat Edarannya Diabaikan

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi menginstruksikan Inspektorat serta Badan Kepegawaian Daerah (BKD) untuk mengusut tuntas penyebab mandeknya implementasi kebijakan baru.
Pemain Timnas Resmi Kembali jadi Warga Negara Belanda setelah Terseret Kasus Paspor di Eredivisie, Dijadwalkan Bermain Lagi Pekan Ini

Pemain Timnas Resmi Kembali jadi Warga Negara Belanda setelah Terseret Kasus Paspor di Eredivisie, Dijadwalkan Bermain Lagi Pekan Ini

Seorang pemain Timnas kembali menjadi warga negara Belanda setelah terseret konflik paspor di Eredvisie. Penyerang Heerenveen itu akan kembali bermain pekan ini
Pemain Naturalisasi Timnas Berbondong-bondong kembali Jadi Warga Negara Belanda setelah Tersangkut Polemik Paspor di Liga Belanda, Siapa Saja?

Pemain Naturalisasi Timnas Berbondong-bondong kembali Jadi Warga Negara Belanda setelah Tersangkut Polemik Paspor di Liga Belanda, Siapa Saja?

Pemain naturalisasi timnas berbondong-bondong kembali jadi Warga Negara Belanda setelah kasus paspor meledak di Liga Belanda dalam beberapa pekan terakhir.
Dedi Mulyadi Umumkan Kabar Baik untuk Seluruh Sopir Angkot di Jawa Barat, Ada Program Kredit Angkot Listrik Tanpa DP

Dedi Mulyadi Umumkan Kabar Baik untuk Seluruh Sopir Angkot di Jawa Barat, Ada Program Kredit Angkot Listrik Tanpa DP

Gubernur Dedi Mulyadi menjelaskan, bahwa saat ini dirinya sedang menggodok program kredit angkot listrik yang bisa diikuti oleh para sopir angkot di Jawa Barat.
Selengkapnya

Viral