Wacana Penambahan Layer Cukai oleh Kemenkeu Tuai Respons Positif

Jakarta, tvOnenews.com - Wacana Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menambah satu layer baru dalam struktur tarif Cukai Hasil Tembakau (CHT) menuai sorotan publik.

Founder Owner Rokok Bintang Sembilan HRM, Khalilur R Abdullah menilai wacana tersebut terlalu menyederhanakan persoalan dan mengabaikan realitas struktural industri tembakau nasional. 

Pria yang akrab disapa Gus Ilur mengatakan penambahan layer bukanlah langkah mundur melainkan instrumen transisi fiskal untuk merapikan pasar yang selama ini terdistorsi dan ketimpangan struktur usaha.

Sumber :

• Istimewa

Gus Ilur menjelaskan perdebatan selama ini terlalu terfokus pada harga eceran dan konsumsi tanpa melihat dimensi struktur industri dan penerimaan negara. 

“Struktur industri kita tidak tunggal. Ada perusahaan besar, ada skala menengah, dan ada ribuan usaha kecil padat karya. Kalau struktur tarif dipukul rata tanpa ruang transisi, yang mati duluan bukan konsumsi, tapi industri kecil. Itu fakta ekonomi,” kata Gus Ilur kepada awak media, Jakarta, Senin (2/3/2026).

Baca Juga

Menkeu Semprot Produsen Rokok Ilegal, Purbaya: Akan Kita Tutup Betulan

Gus Ilur memaparkan data Kementerian Keuangan (Kemenkeu) beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa penerimaan CHT tetap menjadi salah satu tulang punggung APBN dengan berada di kisaran lebih dari Rp200 triliun per tahun.

Namun, peredaran rokok ilegal terus menjadi masalah dengan sejumlah laporan menyebut tren kenaikannya dalam beberapa tahun terakhir dikarenakan harganya yang murah.

Menurut kalangan pengusaha fenomena ini tidak bisa dilepaskan dari struktur tarif yang terlalu curam sehingga menciptakan jurang besar antara produk legal dan ilegal.

“Ketika gap harga terlalu tinggi, pasar akan mencari celah. Penambahan layer itu justru untuk mempersempit celah tersebut agar pelaku usaha kecil bisa masuk sistem legal dan negara tidak kehilangan penerimaan,” ungkapnya.

Ia menolak narasi bahwa tambahan layer otomatis berarti membanjiri pasar dengan rokok murah. 

Menurutnya pengendalian konsumsi tetap berada pada kebijakan tarif agregat dan pengawasan distribusi, bukan semata pada jumlah layer.

“Layer itu instrumen klasifikasi, bukan diskon. Yang menentukan murah atau mahal adalah tarifnya, bukan jumlah lapisannya. Jangan dibalik logikanya,” tegasnya.