Normalisasi Kendaraan ODOL, Langkah Strategis menuju Zero ODOL 2027

Sidoarjo, tvOnenews.com - Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kelas II Jawa Timur menggelar Normalisasi Kendaraan Lebih Dimensi Tahun 2025 dengan tema "Penguatan Komitmen Bersama Menuju Indonesia Zero ODOL 2027 melalui Normalisasi Kendaraan ODOL sebagai Fondasi Sistem Transportasi Darat yang Berkeselamatan dan Efisien" di Puspa Agro, Sidoarjo (16/12).

Normalisasi kendaraan ODOL tersebut diikuti oleh ratusan peserta para pemilik kendaraan di bawah naungan Asosiasi Gerakan Sopir Jawa Timur (GSJT), perusahaan angkutan barang di bawah Akrindo Jawa Timur, Asosiasi Transportasi Darat yang ada di Pusat maupun di Jawa Timur, Debito, Organda dan lainnya.

Kepala BPTD Kelas II Jawa Timur, Bambang Hermanto dalam sambutannya mengatakan dampak dari ODOL meliputi meningkatnya resiko kecelakaan, kerusakan infrastruktur jalan dan menuruni efisiensi logistik nasional.

"Normalisasi dalam dimensi merupakan langkah strategis menuju Zero ODOL tahun 2027," ucapnya.

Ia menyampaikan tujuan kegiatan normalisasi ini adalah meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pelaku usaha, serta masyarakat terhadap ketentuan dimensi dan muatan kendaraan. Memperkuat pengawasan dan penegakkan hukum guna mewujudkan transportasi darat yang berkeselamatan dan tertib.

"Selain itu untuk mendukung kebijakan nasional Zero Odol 2027 melalui kegiatan normalisasi dan pembinaan serta memperkuat sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum dan pelaku usaha transportasi," imbuhnya.

Bambang menyampaikan di Jawa Timur akan dilakukan sosialisasi sekitar 300 kendaraan untuk mendukung zero odol tahun 2027.

Dalam kesempatan ini, ia mengungkapkan ucapan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah mendukung terwujudnya normalisasi kendaraan ODOL.

"Terima kasih kepada berbagai macam pihak yang telah mendukung, kepada Kementerian Perhubungan. Gubernur Jawa Timur yang telah menganggarkan biaya normalisasi, Asosiasi Badan Jalan Tol (BJT) yang telah berkomitmen menormalisasikan kendaraannya, Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) RI, direktur PT Jasa Marga dan PT Jasa Raharja," ucapnya.

Sementara itu, Menteri Perhubungan (Menhub), Dudy Purwagandhi menekankan pada pencapaian Zero Over Dimension Over Loading (ODOL) 2027.

Menurutnya hal ini merupakan bagian penting upaya nasional membangun sistem transportasi darat yang berkeselamatan, tertib dan lancar.

"Permasalahan kendaraan over dimensi dan over load bukan sekedar unsur teknis kendaraan, ODOL adalah persoalan tentang keselamatan publik. Efisiensi logistik, ketahanan insfratruktur dan daya saing nasional," terangnya.

Ia menyampaikan kendaraan yang tidak sesuai dimensi dan muatan terbukti meningkatkan resiko kecelakaan fatal, mempercepat kerusakan jalan serta menimbulkan bias sosial ekonomi yang sangat besar.

"Karena hal itulah Kementerian Perhubungan secara konsisten mempercepat kebijakan penanganan ODOL sebagai bagian dari agenda nasional menuju Indonesia Zero 2027," tegas Dudy.

Menurutnya Zero ODOL 2027 tidak bertujuan menghambat aktivitas usaha namun menciptakan sistem angkutan barang yang lebih aman, efisien dan berkeadilan bagi seluruh pelaku usaha.

"Perjalanan ODOL merupakan perjalanan yang panjang yang selalu dilalui sebuah langkah kecil. Kegiatan ini adalah contoh konkrit bahwa transformasi menuju angkutan berkeselamatan dapat dilakukan melalui kolaborasi bukan semata-mata penindakan. Saya sangat menghargai apa yang dilakukan pada hari ini sebagai bagian dari perjalanan panjang kita untuk melangkah Zero Odol 2027," kata dia.

Dalam kesempatan yang sama Menhub memberikan apresiasi dan penghargaan atas dukungan terhadap percepatan implementasi program penanganan ODOL (Over Dimension Over Load) Tahun 2025 kepada Gubernur Jawa Timur, Kakorlantas Polri, PT Jasa Raharja, Jasa Marga serta Gerakan sopir Jawa Timur. 

"Penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi kami atas komitmen dan langkah strategis dalam mendukung kebijakan nasional normalisasi kendaraan ODOL menuju Zero Odol 2027. Keberhasilan kebijakan ini tidak mungkin dicapai 1 Institusi saja, perlu sinergi antara pemerintah pusat, daerah aparat penegak hukum, BUMN, asosiasi transportasi, karoseri serta pelaku usaha angkutan barang," terangnya.

Sementara itu Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa menyatakan kesiapannya dalam membangun dan berkoordinasi secara efektif program Zero ODOL 2027.

"Kami Pemerintah di Jawa Timur bersama para pelaku usaha transportasi juga para sopir menyatakan ODOL bagian yang harus kita rapikan dalam tata kelola transportasi di Indonesia dan Jawa Timur, kami siap untuk membangun penguatan tata kelola transportasi ini untuk Zero ODOL 2027," ungkapnya.

Khofifah menjelaskan di tahun 2026 akan dilakukan normalisasi kendaraan. ODOL secara penuh agar Zero ODOL 2027 terwujud sesuai harapan bersama.

Baginya jika ODOL idak dilakukan normalisasi maka akan menimbulkan berbagai kerusakan. Meskipun di beberapa titik Jawa Timur telah dibangun jalan beton dengan lebar jalan diatas lebar Nasional.

"Solusi-solusi seperti ini harus kami lakukan. Jika pedoman Zero ODOL 2027 dapat kita lakukan bersama, maka sesungguhnya efisiensi dari berbagai hal bisa kita lakukan, terutama keamanan dan kenyamanan masyarakat juga mita semua. Rasa aman, nyaman akan memberikan referensi bagi semua pelaku usaha, insyaallah dunia usaha juga makin produktif," ujarnya.

Khofifah mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Menteri Perhubungan, seluruh dirjen baik perhubungan darat dan perkeretaapian, Korlantas Polri serta semua pihak yang turut mendukung normalisasi menuju Zero ODOL 2027.

"Maturnuwun , mudah-mudahan ini menjadi referensi tata kelola yang baik bagi kita semua. Semoga normalisasi kendaraan berdimensi menuju Zero ODOL 2027 ini menjadi wujud nyata sebuah langkah dalam menurunkan angka kecelakaan, menjaga kualitas insfratruktur jalan serta memperkuat sistem logistik nasional yang aman dan berdaya saing," pungkas Khofifah.

Normalisasi kendaraan ODOL diakhiri dengan pemotongan truk oleh Menhub dan Gubernur Jatim sebagai simbol dimulainya efektivitas kebijakan nasional. (khu/hen)