Peringati Hari Pahlawan Nasional, Insan Pers Gelar Dialog Kebangsaan di Vihara Hemadhiro Mettavati

Jakarta, tvOnenews.com - Setiap kelompok masyarakat mempunyai cara tersendiri dalam memperingati Hari Pahlawan Nasional yang jatuh pada 10 November 2025 tiap tahunnya diantaranya kegiatan dialog kebangsaan di Vihara Hemadhiro Mettavati, Kapuk, Cengkareng, Jakarta Barat.

Dialog yang mengusung tema 'Membangun Kesadaran Hukum, Kerukunan, dan Toleransi dalam Bingkai Kebangsaan' turut melibatkan unsur pemerintahan, penegak hukum, insan pers, maupun organisasi masyarakat.

Waka Polres Metro Jakarta Barat, AKBP Tri Suhartanto yang hadir dalam kegiatan itu turut menyinggung adanya alarm bahaya bagi generasi muda berkaca dai kasus seorang siswa yang terlibat aksi teror peledakan SMAN 72 Jakarta Utara.

Karenanya, ia menekankan pentingnya peran keluarga sebagai garda terdepan dalam mencegah doktrin radikalisasi bagi kaum muda.

“Ketika anak lebih banyak mengurung diri ditemani ponsel, itu tanda bahaya. Kita sudah melihat bagaimana literasi digital yang gagal berubah menjadi ancaman nyata,” kata Tri dalam acara yang digagas Pokja PWI Kepolisian Jakarta Barat itu.

Sementara, Danramil 04 Cengkareng, Mayor AHR Wahyu Suko Sasongko mengatakan dialog ini memuat seluruh isu mendasar bangsa yakni kesadaran hukum, toleransi, kerukunan, dan nilai kebangsaan.

“Tidak cukup dengan imbauan seremonial. Yang mampu menjaga bangsa adalah kolaborasi lintas institusi, bukan kerja sektoral,” katanya.

Di sisi lain, Ketua PWI DKI Jakarta, Kesit Budi Handoyo memberikan sorotan tajam terhadap kondisi informasi publik. 

Ia menyebut peran pers sebagai benteng terakhir di tengah gempuran hoaks dan polarisasi.

“Media sosial cepat, tetapi tidak terverifikasi. Jurnalistik adalah cek dan ricek. Tanpa pers yang berkualitas, masyarakat akan ditelan kebohongan,” katanya.

Adapun, Ketua PWI Pokja Kepolisian Jakarta Barat, Teuku Faisal menambahkan bahwa insan pers kini memikul tanggung jawab berat dalam menjaga akal sehat publik. 

“Dialog ini bukan seremoni. Ini gerakan perlawanan terhadap melemahnya kesadaran hukum, pudarnya toleransi, dan banjir informasi sesat. Pers tidak boleh pasif,” pungkasnya. (raa)