Lonjakan Indeks Ketidakpastian Indonesia naik ke 1.1, HIPMI Dorong Pemerintah Perkuat Sinergi dengan Civil Society Dalam Hadirkan Kepastian Investasi

“BUMN jangan hanya jadi pemain besar, tapi juga fasilitator yang membuka rantai pasok dan peluang kolaborasi dengan sektor swasta,” tambahnya.

Dalam pandangan HIPMI, pemerintah perlu memperkuat stabilitas kebijakan makro dan mempercepat reformasi birokrasi agar kepercayaan pasar tetap terjaga. Anthony menyoroti pentingnya penyederhanaan regulasi, terutama di tingkat daerah, karena perizinan yang berbelit masih sering menjadi hambatan. “Pemerintah harus memastikan semangat deregulasi di pusat benar-benar diterjemahkan di daerah. Jangan sampai investor tertarik di atas kertas tapi terhambat di lapangan,” ujarnya.

Selain itu, ia mendorong perluasan akses pembiayaan bagi pengusaha muda melalui skema kolaboratif antara pemerintah, BUMN, lembaga keuangan, dan organisasi masyarakat sipil (civil society) yang memiliki jaringan pemberdayaan ekonomi. Menurut Anthony, keterlibatan masyarakat sipil dapat memperkuat ekosistem investasi yang inklusif, terutama untuk pelaku usaha kecil dan daerah. 

“Kolaborasi dengan civil society penting untuk memastikan pembangunan ekonomi tidak hanya soal angka, tapi juga pemberdayaan yang berkelanjutan. Prinsipnay kita harus bergerak cepat, menjaga kepercayaan investor, memperkuat koordinasi lintas sektor, dan memastikan Indonesia tampil sebagai negara yang tangguh menghadapi ketidakpastian,” pungkasnya.(chm)