Gak Perlu Ribet, Tanda Tangan Digital dan Identitas Elektronik Bisa Jadi Kunci Modernisasi Layanan Publik Lewat Teknologi Digital Trust dan Verifikasi Biometrik
- Istockphoto
tvOnenews.com - Konsep digital trust kini bukan sekadar jargon, melainkan kebutuhan penting bagi lembaga publik maupun sektor bisnis untuk memastikan keamanan, efisiensi, dan transparansi dalam pelayanan.
Dalam era transformasi digital yang semakin pesat, kepercayaan menjadi fondasi utama dalam setiap layanan berbasis teknologi.
Implementasi digital trust mencakup berbagai aspek mulai dari identitas digital, tanda tangan elektronik, hingga verifikasi biometrik yang memastikan setiap proses administratif dapat berjalan cepat tanpa mengurangi unsur keabsahan hukum.
Keberhasilan berbagai instansi di Indonesia dalam mengadopsi sistem ini menunjukkan bahwa layanan publik kini memasuki babak baru: lebih ringkas, terukur, dan berbasis data yang aman. Kemajuan teknologi digital trust juga mendorong lembaga pemerintahan untuk melakukan modernisasi dalam pengelolaan dokumen dan administrasi publik.
Layanan yang dulu memakan waktu lama kini dapat diselesaikan hanya dalam hitungan menit berkat penerapan tanda tangan digital dan sistem verifikasi identitas otomatis.
Teknologi ini tidak hanya mempercepat birokrasi, tetapi juga memperkuat keamanan data masyarakat. Penggunaan sistem digital yang terintegrasi membantu meminimalisir risiko pemalsuan dokumen dan memperjelas jejak audit bagi setiap transaksi administratif.
Dengan demikian, kehadiran layanan berbasis digital trust menjadi solusi konkret untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi tata kelola pemerintahan di era modern.
Melansir dari berbagai sumber, salah satu contoh penerapan teknologi digital trust yang signifikan dapat dilihat dari langkah dalam mentransformasi layanan pertanahan mereka.
Melalui kerja sama dengan penyedia layanan identitas digital bersertifikasi, kini mengadopsi sistem tanda tangan elektronik untuk berbagai proses administrasi seperti pengalokasian lahan, perpanjangan hak atas tanah, hingga pembaruan sertifikat.
Kerja sama yang ditandatangani pada 21 Juli lalu antara pihak BP Batam dan Privy Identitas Digital ini menandai komitmen kuat pemerintah daerah dalam menghadirkan pelayanan yang cepat dan berintegritas.
Melalui penerapan sistem ini, masyarakat cukup melakukan registrasi identitas digital satu kali untuk kemudian dapat menggunakan berbagai fitur, mulai dari tanda tangan elektronik, verifikasi biometrik, hingga legalisasi dokumen digital dengan e-Meterai.
Semua proses dilakukan secara daring dengan tingkat keamanan tinggi, karena setiap data pengguna diverifikasi melalui unggahan kartu identitas dan swafoto yang dilengkapi teknologi liveness detection untuk mencegah penyalahgunaan identitas.
Dengan sistem yang telah memiliki sertifikasi ISO/IEC 27701:2019 tentang manajemen privasi data pribadi, BP Batam memastikan seluruh dokumen tersimpan dengan aman dan dapat diakses secara efisien. “Ini bertujuan untuk mempermudah dan mempercepat pengurusan administrasi melalui teknologi tanda tangan digital kami,” ujar Krishna Chandra, Chief Information Officer PT Privy.
Kolaborasi ini membawa dampak positif bagi pelayanan publik. “Selain mempercepat dan mempermudah proses pengurusan di Kantor Pertanahan BP Batam, kami senang karena pelaksanaannya tetap mengedepankan keamanan data pengguna,” ujar Denny Tondano, Direktur Pengendalian Pengelolaan Lahan, Pesisir, dan Reklamasi.
Pemanfaatan tanda tangan digital dapat diperluas ke berbagai divisi lain agar proses administrasi semakin lancar dan transparan. Transformasi digital yang dilakukan menjadi bukti nyata bahwa penerapan teknologi digital trust dapat meningkatkan efisiensi pelayanan publik sekaligus memperkuat perlindungan data pribadi masyarakat.
Di tengah tuntutan zaman yang menuntut kecepatan dan akurasi, langkah seperti ini menjadi tonggak penting bagi modernisasi sistem pemerintahan Indonesia menuju ekosistem digital yang lebih aman, terpercaya, dan berkelanjutan. (udn)
Load more