Ekonom: Kebijakan Rp 200 T Bisa Jadi Jalan Cerah untuk Lapangan Kerja, UMKM, dan Ekonomi

tvOnenews.com - Langkah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengalirkan Rp200 triliun dana pemerintah di Bank Indonesia (BI) ke bank umum untuk disalurkan sebagai kredit produktif menuai sorotan positif dari kalangan ekonom.

Anton Hendranata, Chief Economist PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. sekaligus CEO BRI Research Institute, menilai kebijakan ini berpotensi menjadi jalan cerah bagi pertumbuhan ekonomi nasional, penciptaan lapangan kerja, serta penguatan UMKM.

Menurut Anton, kebijakan ini ibarat membuka tabungan besar yang sebelumnya tersimpan di BI agar dapat dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan produktif. Dana tersebut diharapkan mampu menggerakkan sektor riil, mempercepat pembangunan, serta menghidupkan kembali aktivitas UMKM dan infrastruktur yang selama ini menjadi motor penggerak ekonomi rakyat.

"Secara makro, kebijakan ini berpotensi menjadi katalis pertumbuhan ekonomi baru. Kredit produktif dapat membantu mendorong investasi, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan daya beli masyarakat," ujar Anton dalam tulisannya di media, dikutip Selasa (16/9).

Anton menyebut kebijakan ini selaras dengan visi Presiden Prabowo untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, dengan dampak langsung hingga ke lapisan masyarakat terbawah. Namun, keberhasilan kebijakan ini akan ditentukan oleh sinergi antara Kementerian Keuangan, BI, dan bank umum. 

"Kebijakan Rp200 triliun ini berpotensi besar menjadi momentum baru bagi perekonomian, terutama dalam mendukung UMKM, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif. Namun, keberhasilan bergantung pada tiga pilar: penyaluran dana ke sektor produktif yang tepat sasaran, koordinasi transparan antara Kementerian Keuangan dan BI, dan evaluasi rutin untuk menjaga stabilitas ekonomi," lanjutnya.

Baca Juga

Maman Klaim Lonjakan Harga BBM Nonsubsidi Tak Berdampak ke UMKM, Justru Harga Plastik yang Jadi Keluhan

Belajar dari pengalaman internasional, seperti TLTRO di Uni Eropa atau PSL di China, Anton menilai Indonesia punya peluang untuk menjadikan kebijakan Rp200 triliun ini sebagai momentum baru.

"Dengan semangat kolaborasi dan kewaspadaan, kebijakan ini dapat menjadi langkah berani yang membawa hasil nyata bagi bangsa. Mari dukung dengan optimisme, tetapi tetap menjaga mata terbuka untuk memastikan setiap langkah diambil dengan bijak," tutupnya.(chm)