IPR Jadi Sorotan, Pemprov NTB Diminta Beri Prioritas Perizinan

Namun yang terjadi justru sebaliknya alih-alih melahirkan kebijakan adaptif, otonomi justru menjadi alasan bagi implementasi lambannya.

"Hal ini menimbulkan kesan bahwa Pemprov NTB belum menempatkan pertambangan rakyat sebagai prioritas pembangunan daerah," kata Nazmul Wathan.

Kesesuaian dengan komitmen Presiden Prabowo juga memunculkan pertanyaan bagi pihaknya.

"Oleh karena itu, koordinasi pusat-daerah harus diperkuat, bahkan bila perlu pemerintah pusat memberikan mekanisme override atau intervensi khusus untuk mempercepat izin rakyat di daerah-daerah yang stagnan," saran Nazmul Wathan.

Alhasil, rakyat sebagai pemilik sah kedaulatan seharusnya tidak boleh terus menunggu, apalagi tersisih. 

Tambang rakyat bukan sekadar aktivitas ekonomi kecil, melainkan bagian dari strategi nasional untuk menciptakan kemandirian energi, keadilan ekonomi, dan stabilitas sosial.

Baca Juga

Kemendagri Dorong Kota Banjarbaru Jadi Percontohan Gerakan ASRI

"Bila Pemprov NTB tidak mampu menjawab kebutuhan rakyat dengan cepat, maka intervensi kebijakan pusat adalah keniscayaan untuk memastikan bahwa janji presiden benar-benar dirasakan ditingkat akar rumput," pungkasnya. (raa)