Pasca G30S PKI Tumbang Stabilitas Negara Belum Pulih Total, Supersemar Soekarno kepada Soeharto sebagai Tanda...

Jakarta, tvOnenews.com - Begini kisah Supersemar dari Ir. Soeharto kepada Letjen Soeharto setelah penumpasan pemberontakan G30S PKI.

Supersemar adalah kata dari singkatan Surat Perintah 11 Maret 1966. Adanya surat ini menjadi tanda kepemimpinan Soekarno akan beralih kepada Soeharto.

Supersemar juga bentuk peralihan pemerintahan Indonesia dari Orde Lama menuju Orde Baru.

Perlu diketahui, surat ini dikeluarkan oleh Presiden ke-1 RI, Ir. Soekarno untuk Presiden ke-2 RI, Letjen Soeharto.

Lantas, kenapa Soekarno memberikan Supersemar untuk Soeharto? Simak penjelasannya di bawah ini!

Merujuk dari Modul Sejarah Kemdikbud, faktor melatarbelakangi adanya Supersemar tidak lepas akibat peristiwa Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia (G30S PKI).

Sumber :

• Kolase Istimewa & Antara

Dalam isi Supersemar, Soekarno memberikan perintah kepada Soeharto mengenai situasi keamanan di Indonesia belum stabil, khususnya pada bagian pemerintahan.

Soekarno belum bisa mengembalikan kestabilan kondisi politik dan ekonomi sejak sekelompok PKI memberontak pada 30 September 1965.

Setelah peristiwa penculikan dan pembunuhan Pahlawan Revolusi, masyarakat terus-menerus menurunkan kepercayaannya terhadap Soekarno.

Kondisi politik dan ekonomi yang belum stabil membuat para pelajar, mahasiswa, dan masyarakat bergerak pada 12 Januari 1966.

Mereka saat itu memberikan pengajuan yang disebut Tiga Tuntutan Rakyat (Tritura).

Tiga poin dalam isi Tritura, yakni pembubaran PKI, menyapu bersih Kabinet Dwikora, serta mendesak penurunan harga kebutuhan pokok.

Supersemar akhirnya keluar pada 11 Maret 1966, ini menjadi tanda Soekarno memenuhi tuntutan dari masyarakat terkait pemulihan situasi negara.

Orde Baru resmi dimulai setelah Soeharto mendapat mandat memulihkan citra pemerintah.

Pada momen tersebut Soeharto menjadi Panglima Angkatan Darat dan Pangkopkamtib.

Dalam hal ini, Soeharto setidaknya menjalani tiga isi Supersemar dari Soekarno.

Hingga saat ini, ada tiga versi mengenai isi tiga poin Supersemar yang muncul, di antaranya dari Pusat Penerangan (Puspen) TNI AD, Akademi kebangsaan, serta Sekretariat Negara (Setneg).

Namun, tiga poin yang mendapat pengakuan dan menjadi acuan Orde Baru sebagai berikut:

1. Mengambil segala tindakan yang dianggap perlu untuk terjaminnya keamanan dan ketenangan serta kestabilan jalannya pemerintahan dan jalannya Revolusi, serta menjamin keselamatan pribadi dan kewibawaan Pimpinan Presiden/Panglima Tertinggi/Pemimpin Besar Revolusi/Mandataris MPRS, demi untuk keutuhan Bangsa dan Negara Republik Indonesia, dan melaksanakan dengan pasti segala ajaran Pemimpin Besar Revolusi.
2. Mengadakan koordinasi pelaksanaan perintah dengan Panglima-Panglima Angkatan Lain dengan sebaik-baiknya.
3. Supaya melaporkan segala sesuatu yang bersangkut paut dalam tugas dan tanggung jawabnya seperti tersebut di atas.