Wamenkop: Saatnya Rakyat Papua Jadi Subyek Perekonomian Lewat Kopdes/Kel Merah Putih

tvOnenews.com - Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Ferry Juliantono selaku Koordinator Ketua Pelaksana Harian Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih menegaskan bahwa pembentukan Kopdes/Kel Merah Putih di Papua Barat merupakan langkah strategis untuk memperkuat kemandirian ekonomi desa dan menjadikan masyarakat Papua sebagai subyek dari perekonomian.

"Koperasi didorong menjadi pusat layanan ekonomi rakyat, dikelola secara profesional, dan menjadi ruang kolaborasi masyarakat membangun kesejahteraan bersama. Kopdes/Kel Merah Putih adalah manisfestasi pendekatan kesejahteraan oleh negara dan menjadikan masyarakat Papua sebagi subyek dari ekonomi," kata Wamenkop, pada acara Dialog Monitoring Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Manokwari, Provinsi Papua Barat, Sabtu (28/06).

Turut hadir dalam acara Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan, Wakil Gubernur Papua barat Mochamad lacitany, Bupati Manokwari dan Bupati Walikota se Provinsi Papua Barat, Ari Sihasale dan Nia Zulkarnaen serta beberapa perwakilan Kementerian dan Lembaga.

Wamenkop merujuk Manokwari menjadi contoh keberhasilan dengan capaian 100%. "Karena, koperasi desa/kelurahan merah putih adalah manifestasi pendekatan kesejahteraan oleh negara," kata Wamenkop.

Wamenkop Ferry mengungkapkan, selama ini para petani, nelayan, dan penggerak ekonomi rakyat lainnya, kurang mendapat keadilan secara ekonomi. Termasuk yang ada di Papua Barat. Bayangkan saja, di produsen harganya rendah, tapi setelah diproses harganya tinggi di tingkat konsumen.

"Keuntungan yang didapat lebih banyak diambil para perantara atau middleman," ucap Wamenkop.

Adanya Kopdes/Kel Merah Putih, Wamenkop meyakini dapat mengubah kondisi tersebut, karena dapat memutus mata rantai distribusi yang terlalu panjang. 

Wamenkop pun menggambarkan kondisi di Papua Barat, di mana ada kebutuhan bahan-bahan pokok yang disuplai juga justru dari daerah-daerah lain. Ini juga yang menyebabkan harga produk mahal. 

"Padahal, barang-barang tersebut bisa dihasilkan dari daerah itu sendiri. Baik dari provinsi, baik dari kabupaten, kota maupun dari desa-desa itu sendiri," terang Wamenkop.

Kemudian, harga bahan pokok yang tidak stabil dan mahal, karena kebutuhan desa disuplai dari desa yang lain, hingga kecamatan butuh beras juga disuplai dari daerah yang lain.