Gara-gara Anggota Hercules Berkuasa, Pedagang Hewan Kurban Akui Geram dengan Ormas GRIB Jaya Menduduki Lahan BMKG

Jakarta, tvoNenews.com - Isu pendudukan anggota Hercules Rosario Marshal dari Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu Jaya (GRIB Jaya) membuat pedagang hewan kurban di lahan BMKG buka suara.

Seperti diberitakan, nama Hercules dan anggota GRIB Jaya kembali mencuat akibat terseret kasus sengketa lahan milik BMKG di Pondok Betung, Tangerang Selatan.

GRIB Jaya menduduki sengketa lahan milik BMKG dengan dalih melindungi hak ahli waris yang mengaku sebagai pemilik tanah 12 hektare tersebut.

BMKG melaporkan GRIB Jaya kepada Polda Metro Jaya dengan nomor surat e.T/PL.04.00/001/KB/V/2025, BMKG, sehingga pembongkaran terjadi pada Sabtu (24/5/2025).

Tak berselang lama, Polda Metro Jaya tangkap 11 anggotanya Hercules dan 6 oknum yang mengaku ahli waris.

Sumber :

• YouTube

"17 orang, 11 di antaranya adalah anggota ormas GRIB Jaya, salah satunya adalah berinisial Y, yang merupakan Ketua DPC ormas GRIB Jaya Tangsel, kemudian enam orang lainnya yang mengaku sebagai ahli waris di tanah ini," kata Kombes Ade Ary di Tangerang dikutip tvOnenews.com, Senin (26/5/2025).

Polisi juga berhasil amankan sejumlah barang bukti dan GRIB Jaya terindikasi telah melakukan pungutan liar dengan sistem sewa lahan kepada para pedagang.

"Lapak pecel lele dipungut Rp3,5 juta per bulan. Kemudian dari pengusaha pedagang hewan kurban dipungut Rp22 juta," terang Ade Ary.

Setelah adanya penertiban, seorang pedagang hewan kurban yang menyewa lapak berani menceritakan tentang peran GRIB Jaya di lahan tersebut.

Sumber :

• tvOnenews

Pemilik lapak hewan kurban Malik bin Dinar, Inawah jujur kalau dirinya menolak kehadiran GRIB Jaya.

"Penertiban sih bagus ya karena kita juga sebenarnya keberatan atas ormas-ormas itu karena meresahkan kita," ngaku Inawah kepada tim tvOne di lokasi lahan di Tangerang Selatan, Senin, 26 Mei 2025.

Ia tidak menyangka pihak pemilik lahan sangat tegas dalam menertibkan ormas GRIB Jaya yang menguasai wilayah tersebut.

Pembongkaran posko dengan mengerahkan 426 personel gabungan pihak Kepolisian dari Polda Metro Jaya dan Polres Tangsel, serta dibantu Satpol PP.

Selain itu, Inawah mengatakan dirinya sangat nyaman setelah adanya penangkapan belasan anggota GRIB Jaya oleh Polda Metro Jaya.

Atas tindakan tersebut, ia mendukung pemerintah melalui aparat keamanan memberantas peran ormas.

"Ini kalau ditertibkan begini, ya mudah-mudahan sih untuk semuanya bukan di sini aja, untuk yang lainnya juga gitu dengan ormas-ormas lain," jelasnya.

Setelah penggusuran tersebut, Juru Bicara Tim Hukum dan Advokasi DPP GRIB Jaya, Hika TA. Putra buka suara mengenai penggusuran tersebut dianggap semena-mena.

"Kami ingin menjelaskan bahwa, tanah ini awalnya milik ahli waris sudah tinggal di situ turun-menurun itu milik para ahli waris," tegas Hika TA. Putra dalam keterangan resminya dilansir dari YouTube GRIB Jaya.

Menariknya, keputusan eksekusi dari BMKG tidak bersifat legal dan resmi karena tidak ada perintah termaktub dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 396 PK/Pdt/2000 tanggal 8 Januari 2007.

Hika menganggap pendapat dari kepala pengadilan menjadi landasan kuat BMKG, namun secara Undang-Undang belum sah dalam eksekusi lahan.

"BMKG mengambil jalan pintas bertanya tentang eksekusi kepada kepala Pengadilan Negeri Tangerang Selatan, kemudian dibalas oleh kepala. Pada intinya sudah tidak perlu perintah surat eksekusi," pungkas Hika.

(hap)