Pemerintah Suntik Bantuan Rp66 miliar untuk Lima Daerah Terdampak Banjir Kalsel

Jakarta - Pemerintah Pusat kucurkan dana bantuan sebesar Rp66 miliar pada lima kabupaten terdampak banjir di Kalimantan Selatan (Kalsel) yang diberikan melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Roy Rizali Anwar di Banjarbaru Kamis (20 Mei 2021) mengatakan, dana bantuan stimulus bagi Kalsel tersebut, dimanfaatkan untuk membantu pembangunan dan renovasi rumah bagi 3.942 warga terdampak banjir di lima kabupaten.

Lima kabupaten tersebut adalah, Kabupaten Banjar, Barito Kuala, Hulu Sungai Tengah (HST), Tanah Laut dan Balangan. "Bantuan ini merupakan tahap pertama dari pemerintah pusat. Selanjutnya, kami akan memastikan penyaluran dana ini sesuai tata kelola dana dan ketentuan dalam tahap perencanaan, pelaksanaan hingga pelaporan, bisa berjalan dengan baik," katanya.

Menurut Roy, pihaknya akan memulai menyusun petunjuk teknis sesuai dengan kondisi wilayah masing-masing. "Kami juga akan meminta BNPB untuk membantu membuat "timeline" dan pengawasan, seperti minggu pertama harus melakukan apa, dan begitu juga minggu selanjutnya, sampai seluruh tahap selesai," katanya.

Ia menyampaikan, dana yang telah ditransfer ke daerah, akan dimanfaatkan khusus untuk pembangunan rumah saja. Sedangkan biaya pendampingan, seperti pelaksanaan monitoring akan didukung menggunakan dana pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten kota. "Semoga dana bantuan ini bisa kita serap secara maksimal, dan bisa berjalan dengan baik serta dirasakan manfaatnya oleh masyarakat secara luas," pungkasnya.

Sebelumnya, BNPB Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekontsruksi BNPB Rifai MBA, saat rapat koordinasi finalisasi penyaluran bantuan perumahan akibat bencana banjir Kalsel mengatakan, dari 12 kabupaten kota yang diusulkan, baru 5 daerah yang dapat direalisasikan rekontruksi infrastruktur dan pemukiman.
"Dari data, ada 3.942 yang menerima alokasi anggaran dari pembiayaan Rp66 miliar tersebut, dan saya ingin memastikan ini segera dilakukan penyusunan teknisnya, karena waktu penyelenggaraannya sangat singkat yakni paling lama 2-3 bulan," katanya.

Dia mengungkapkan, pelaksanaan penyaluran dana dan pembangunan permukiman tersebut, akan dikawal dengan baik, sehingga bantuan yang disalurkan benar-benar tepat sasaran. "Kami akan kawal program ini, sehingga yang menerima bantuan pembangunan rumah ini benar-benar yang berhak," ucapnya. (ari/ant)