TKDN dan Program 3 Juta Rumah Jadi Benteng Keramik Nasional Hadapi Tarif Trump

Jakarta, tvOnenews.com – Kebijakan tarif resiprokal yang diberlakukan Amerika Serikat (AS) terhadap Indonesia menimbulkan tantangan baru bagi industri dalam negeri, termasuk sektor keramik. 

Namun, Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (Asaki) optimistis bahwa sertifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dan program pembangunan 3 juta rumah dapat menjadi benteng pertahanan pasar keramik domestik.

Ketua Umum Asaki, Edy Suyanto, menegaskan bahwa dua kebijakan ini akan membantu menjaga permintaan produk keramik nasional di tengah potensi derasnya impor dari negara lain akibat kebijakan tarif AS.

TKDN Perkuat Industri Lokal

Sertifikasi TKDN telah terbukti efektif dalam meningkatkan penggunaan produk dalam negeri. Dengan adanya kebijakan ini, industri keramik nasional semakin memiliki keunggulan kompetitif, terutama dalam proyek-proyek pemerintah yang mengutamakan penggunaan produk lokal.

“Asaki mendesak pemerintahan Prabowo untuk segera menjalankan program 3 juta rumah karena ini akan memberikan efek ganda bagi industri bahan bangunan, termasuk keramik, ubin, sanitary ware, dan genteng keramik,” ujar Edy.

Selain itu, ia berharap pemerintah terus mendorong realisasi alokasi belanja kementerian/lembaga melalui Program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) agar industri lokal tetap bertahan di tengah persaingan global.

Ancaman Banjir Produk Impor

Edy menyoroti risiko membanjirnya produk keramik dari negara lain, terutama India, yang selama ini menjadi eksportir keramik terbesar ke AS setelah China terkena tarif antidumping 200-400 persen. Ia mengungkapkan bahwa Asaki akan segera mengajukan permohonan antidumping terhadap lonjakan impor keramik India yang meningkat drastis dalam beberapa tahun terakhir.

“Kami khawatir produk keramik dari India yang tak bisa masuk AS akan dialihkan ke Indonesia. Ini perlu diantisipasi dengan kebijakan perlindungan yang lebih ketat,” ujarnya.

Negosiasi dengan AS Jadi Opsi Strategis

Selain upaya antidumping, Asaki juga mendorong pemerintah untuk memulai negosiasi dengan AS terkait kebijakan tarif baru yang dinilai tidak sesuai dengan aturan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).

“Salah satu opsi yang bisa diambil adalah membahas potensi impor gas alam cair dari AS. Saat ini, industri keramik nasional menghadapi kendala suplai gas dan tingginya harga regasifikasi. Jika ini bisa dinegosiasikan, akan ada manfaat besar bagi industri nasional,” tutur Edy.