Mitra Resmi Microsoft Dukung Transformasi Digital Pemerintah Indonesia dengan Solusi Windows 11 Pro Asli

Jakarta, tvOnenews.com -  PT Synnex Metrodata Indonesia (SMI), distributor terkemuka solusi Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) serta mitra resmi Microsoft, ditunjuk untuk dukung transformasi digital sebuah instansi pemerintah melalui pendistribusian lebih dari 10.000 unit perangkat Windows 11 Pro yang dilengkapi dengan perangkat lunak Microsoft asli dan berlisensi.

Penunjukan ini bagian dari komitmen SMI dalam mempercepat kemajuan digital dengan mengutamakan keamanan siber yang kokoh dan keunggulan operasional melalui solusi perangkat lunak asli.

Kebutuhan akan keamanan siber semakin terasa di tengah data terbaru yang menunjukkan bahwa serangan ransomware yang dioperasikan oleh manusia meningkat 2,75 kali lipat dibanding tahun sebelumnya, berdasarkan Microsoft Digital Defense Report 2024.

Dalam lebih dari 90% insiden yang berujung pada tuntutan tebusan, para pelaku memanfaatkan perangkat yang belum dikelola dalam jaringan organisasi untuk mendapatkan akses awal atau mengenkripsi aset-aset kritis secara remote.tvonenews

Tren ini menegaskan perlunya penerapan langkah keamanan yang komprehensif, pembaruan perangkat lunak secara berkala, serta kolaborasi erat antar pemangku kepentingan guna melindungi lanskap digital Indonesia dari ancaman yang semakin canggih.

Menyikapi tantangan tersebut, penerapan perangkat lunak asli di seluruh instansi pemerintah dan swasta muncul sebagai praktik terbaik dengan menstandarisasi langkah perlindungan, memastikan pembaruan keamanan secara berkala, dan menjaga kepatuhan terhadap standar keamanan siber yang terus berkembang.

Perangkat lunak asli menjamin dukungan teknis optimal, pembaruan sistem yang rutin, serta penanganan kerentanan secara tepat waktu, sehingga risiko yang dapat mengganggu operasional dapat diminimalkan dan data vital publik tetap terlindungi.

Pendekatan visioner ini semakin relevan mengingat berakhirnya dukungan untuk Windows 10 yang dijadwalkan pada 14 Oktober 2025, yang mendorong instansi pemerintah maupun swasta untuk beralih ke platform yang lebih aman seperti Windows 11 Pro.

Transisi ke Windows 11 Pro bukan sekadar pembaruan perangkat keras, melainkan inisiatif inovatif yang dirancang untuk melindungi infrastruktur vital pemerintah serta memberikan manfaat ekonomi yang signifikan.

Sementara, sebuah studi yang dilakukan oleh Forrester pada Desember 2022 menunjukkan bahwa organisasi yang melakukan upgrade ini berpotensi meraih pengembalian investasi hingga 250%  selama tiga tahun.

Selain itu, Windows 11 Pro menawarkan kompatibilitas aplikasi sebesar 99,7%  dan mampu mengurangi waktu penerapan perangkat hingga sekitar 25% .

Tak hanya meningkatkan kinerja dan efisiensi, Windows 11 Pro juga menetapkan standar keamanan baru dengan menerapkan fitur-fitur mutakhir seperti Windows Hello, Enkripsi Perangkat, keamanan berbasis virtualisasi (VBS), integritas kode yang dilindungi hypervisor (HVCI), serta Secure Boot.

Langkah keamanan yang tangguh ini sangat penting mengingat instansi pemerintah dihadapkan pada tantangan siber yang semakin kompleks.

“Kolaborasi kami dengan Microsoft merupakan tonggak penting dalam memperkuat infrastruktur digital instansi pemerintah,” ujar Lie Heng, Direktur PT Synnex Metrodata Indonesia dalam keterangannya, Selasa (26/3/2025).

Penerapan Windows 11 Pro yang didukung oleh perangkat lunak Microsoft asli bukan hanya soal peningkatan kinerja, melainkan juga upaya memperkokoh sistem kritis dari ancaman keamanan siber.

"Di SMI, kami yakin bahwa hanya perangkat lunak asli dan berlisensi lengkap yang mampu memberikan keandalan dan keamanan yang dibutuhkan oleh lanskap digital saat ini," ungkapnya.

Lisa Halim, Microsoft DPS Sales Lead untuk Asia Pasifik, menyambut baik upaya SMI menyoroti peran penting perangkat lunak asli dalam mendukung transformasi digital yang aman dan efisien.

"Windows 11 Pro menawarkan langkah keamanan canggih, manajemen yang lebih terintegrasi, serta produktivitas yang ditingkatkan dengan kecerdasan buatan, sehingga instansi pemerintah dapat dengan percaya diri melindungi data dan operasional mereka dalam lingkungan siber yang terus berkembang," tutur dia.(lkf)