Dirjen Minyak dan Gas Bumi Migas Kementerian ESDM Dinonaktifkan

“Selain SKK Migas, tim penyidik Kejagung seharusnya menggeledah KKKS dan Pertamina. Sebab, penjelasan Kapuspen Kejagung Harli Siregar, penggeledahan Ditjen Migas terkait impor dan ekspor minyak mentah dan kondensat bagian negara (MMKBN) yang berasal dari produksi KKKS. Hal ini menunjukkan ketidakpahaman penyidik Kejagung menyangkut tupoksi Ditjen Migas,” urai Yusri.

Namun, kata Yusri, jika menurut Harli Siregar terkait impor, maka untuk impor BBM dan minyak mentah, yang harus digeledah adalah Subholding PT Pertamina Patra Niaga  dan Subholding PT Kilang Pertamina Internasional beserta vendor-vendor pemasoknya.

“Sementara untuk pejabat Ditjen Migas bisa diundang klarifikasi resmi oleh Penyidik dengan menyertai dokumen-dokumen terkait,” kata Yusri.

Sehingga, kata Yusri, wajar jika publik curiga, apakah pengeledahan itu bagian dari skenario untuk menyingkirkan Achmad Muchtasyar sebagai Dirjen Migas sesuai order mafia migas. 

“Setahu saya, Pak Muchtasyar sosok yang bersih dan tegas. Dia juga patuh aturan," beber Yusri. 

Sejak awal, masih kata Yusri, banyak kalangan yang meragukan komitmen dan integritas Bahlil Lahadalia sebagai Menteri ESDM. 

Pada 21 Agustus 2024 lalu, CERI telah merilis bahwa analisis CERI tentang potensi makin amburadulnya penataan energi dan sumber daya alam di bawah kendali Bahlil Lahadalia sebagai Menteri ESDM, dibenarkan oleh sejumlah kalangan.

Menurut penuturan seorang mantan pejabat tinggi Migas kepada CERI kala itu, pontensi amburadulnya pengelolaan energi dan sumber daya alam pasti ada, apalagi Bahlil sebagai ketua umum partai politik.

CERI pun kala itu mensinyalir Bahlil dijadikan Menteri ESDM diduga hanya dalam rangka mengamankan bisnisnya orang-orang tertentu di bidang tambang mineral serta Migas.

Akhirnya, mantan pejabat tersebut kala itu hanya bisa berharap Prabowo nanti sadar bekerja untuk negara dan rakyat sesuai dalam pidatonya dan mencari orang-orang yang kompeten dan jujur untuk membantunya. “Kasihan negara dan rakyat kita lah,” ungkap mantan pejabat itu. 

Belakangan kekhawatiran CERI dan berbagai kalangan itu mulai terbukti. Kebijakan ngawur Menteri Bahlil membuat rakyat kecil sempat kesulitan untuk mendapatkan LPG subsidi atau lebih dikenal LPG melon.