tvOnenews.com - Penjabat (Pj.) Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi menghadiri rapat koordinasi pimpinan yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) RI Pratikno, di gedung Kemenko PMK, Jakarta Pusat, Selasa (10/11). Rapat tersebut membahas langkah antisipasi banjir di wilayah Jakarta, Bogor, Tangerang, Depok, dan Bekasi (Jabodetabek) sebagai dampak curah hujan ekstrem pada Desember 2024 hingga Januari 2025.
Pj. Gubernur Teguh mengatakan, Pemprov DKI Jakarta telah melakukan berbagai upaya untuk menghadapi banjir akibat cuaca ekstrem. Salah satunya mitigasi antisipasi banjir dan mengoptimalkan seluruh infrastruktur pengendalian banjir, sehingga genangan cepat surut dan tertangani dengan baik.
"Dalam rapat ini, kami mendapatkan arahan dari pemerintah pusat dan lembaga terkait untuk menghadapi cuaca ekstrem dan antisipasi banjir. Kami siap mengikuti arahannya, kami juga siap bersinergi dan berkolaborasi dengan berbagai lembaga untuk mengantisipasi musim penghujan ini, termasuk mengoptimalkan infrastruktur penanganan banjir yang tersedia," kata Pj. Gubernur Teguh.
Menurutnya, infrastruktur eksisting penanganan banjir yang berada di saluran makro di DKI Jakarta mampu menampung curah hujan hingga 150 mm per hari. Sementara saluran pendukung dapat menangani hingga 100 mm per hari.
"Tapi kalau sudah di atas 250 mm per hari, ini yang memang kita kewalahan. Kemudian kami bersama Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melakukan modifikasi cuaca sebagaimana yang sudah kami lakukan pada 7-9 Desember 2024 dan akan kami lakukan secara bertahap sampai awal tahun 2025," ujarnya.
Selain itu, Pemprov DKI Jakarta juga telah mengidentifikasi titik-titik rawan banjir dan menyiapkan posko bantuan untuk meminimalkan dampak banjir terhadap masyarakat. Ia berharap, dengan langkah yang terintegrasi antara pemerintah pusat dan daerah, dampak musim hujan ekstrem dapat ditekan seminimal mungkin.
Pj. Gubernur Teguh juga memastikan anggaran yang digunakan untuk modifikasi cuaca melalui pos anggaran rutin Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI masih cukup. Namun, bila anggaran yang disiapkan sebesar Rp 4,3 miliar tersebut sudah habis, maka Pemprov DKI sudah siap menggunakan anggaran Belanja Tak Terduga (BTT).
Load more