Aksi Desak 100 Hari Prabowo Gibran, Korban Malioboro City Tuntut Segera Diterbitkan SLF

"Kami ingin semua pihak baik Kementerian PUPR, DPUPKP Pemkab Sleman, Perwakilan Bank MNC dan Perwakilan P3SRS - Apartemen Malioboro City bisa menindaklanjuti Surat Permohoan Bank MNC untuk meneruskan SLF tersebut secara resmi," jelas Edi.
Sementara itu, Sekretaris Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (P3-SRS) Apartemen Malioboro City, Budijono menyampaikan harapan dari para korban supaya Pemkab Sleman mempermudah proses SLF bukan malah mempersulit masyarakat untuk mendapatkan haknya. 

Namun, hingga kini pihak pemkab Sleman dalam hal ini DPUPKP dinilai memberikan banyak persyaratan baik teknis maupun administrasi yang harus dipenuhi pihak MNC Bank selaku pemohon atau yang mengurus ijin SLF.

"Kami mendesak Menteri PUPR yang baru pada pemerintahan Prabowo Gibran bisa bertemu Pemkab Sleman, kemudian menelaah kembali aturan terkait SLF beserta mekanisme dan regulasinya, sehingga masyarakat bisa mendapatkan hak-nya dan tidak dibingungkan dalam pengurusan SLF," jelasnya

PPPSRS Malioboro City juga berharap Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat yang berada di daerah bisa mengakomodir apa yang menjadi tujuan utama para korban mafia Kasus Malioboro City. 

"Kami berharap Ngarsa Dalem Sri Sultan HB X menemui para korban atau perwakilan pemilik. Kami hanya ingin menyampaikan aspirasi untuk mendesak agar 100 Hari Pemerintahan Prabowo Gibran menyelesaikan kasus Malioboro City ini," jelas Budi.

Baca Juga

Belum Puas Ngaku Bersalah, Mohan Hazian Sudah Hubungi Korban Pelecehan: Tapi Tak Lakukan ini

Terlebih menurut Budijono, Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan kota investasi harus bersih dari mafia pengembang hitam, yang sudah memakan banyak korban. Para korban ini berharap agar pemerintahan dalam Kabinet Merah Putih dibawah kepemimpinan Presiden Prabowo dan Gibran, turut menyoroti terkait perijinan yang sampai saat ini belum kelar proses penerbitan Sertifikat laik fungsi sebagai pintu masuk menuju legalitas kepemilikan pertelaan, akta jual beli dan SHM SRS. Hal itu penting sebagai legalitas kepemilikan apartemen yang sudah dibayar lunas, namun belum ada suatu kejelasan dan kepastian.

"Pengembang hitam yang merusak investasi di Sleman dan Jogja harus diadili. Karena sudah banyak bukti dan korban maka kita dukung langkah nyata Pak Prabowo Gibran segera bersih-bersih jika ada oknum-oknum aparat hukum yang ingin bermain di Yogya. Kami juga mohon agar Kapolda DIY, Kapolri dan jajaran terkait untuk kawal kasus ini jangan di didiamkan saja karena banyak korbannya," pungkas Budijono.(chm)