BBM Non-Subsidi Alami Kenaikan Harga, Akademisi: Tak Guncang Ekonomi Rakyat, Justru Koreksi Kebijakan

Jakarta, tvOnenews.com – Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi per 18 April 2026 memicu perhatian publik. Namun di balik lonjakan harga tersebut, kalangan akademisi justru menilai kebijakan pemerintah sebagai langkah realistis yang tidak akan mengguncang kondisi ekonomi masyarakat secara luas.

Pengamat ekonomi energi dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi menyebut, kenaikan ini sebagai bentuk koreksi atas kebijakan sebelumnya yang dinilai tidak mengikuti mekanisme pasar energi global.

“Saya kira sudah tepat. Bahkan ini menjadi koreksi dari kebijakan sebelumnya yang tidak menaikkan harga BBM non-subsidi. Selama ini harga BBM non-subsidi, khususnya RON 92 ke atas, memang ditentukan oleh mekanisme pasar sesuai dengan kondisi ekonomi,” kata Fahmy saat dihubungi, Sabtu (18/4/2026).

Menurutnya, lonjakan harga minyak mentah dunia yang sudah lebih dulu direspons negara lain seperti Singapura, Malaysia, India, hingga kawasan Eropa sejak Maret 2026, membuat penyesuaian harga di Indonesia menjadi tak terhindarkan.

Bahkan, langkah pemerintah yang baru dilakukan pada pertengahan April dinilai sebagai upaya menahan gejolak agar tidak langsung membebani masyarakat.

“Ketika pemerintah sebelumnya tidak menaikkan harga BBM non-subsidi, menurut saya itu keputusan yang keliru. Dan sekarang dikoreksi dengan kenaikan pada 18 April ini,” ujarnya.

Baca Juga

Target Gubernur Sherly Tjoanda Imbas 34 Persen Pertumbuhan Malut Belum Merata, Desak Infrastruktur Rp2,9 Triliun ke DPR

Fahmy menegaskan dampak kebijakan ini terhadap masyarakat relatif terbatas. Pasalnya, konsumsi BBM non-subsidi tidak dominan dan tidak berkaitan langsung dengan distribusi kebutuhan pokok.

“Pengaruhnya terhadap masyarakat menurut saya tidak signifikan. Karena konsumen BBM non-subsidi jumlahnya tidak sebesar pengguna pertalite dan solar. Selain itu, BBM non-subsidi juga tidak digunakan untuk angkutan kebutuhan pokok,” jelasnya.

Ia membandingkan dengan BBM subsidi seperti Pertalite dan solar yang memiliki efek langsung terhadap inflasi dan daya beli. Karena itu, keputusan pemerintah menahan harga BBM subsidi dinilai sebagai langkah strategis menjaga stabilitas ekonomi.

“Kalau Pertalite dan solar dinaikkan, itu pasti memicu inflasi dan menurunkan daya beli. Jadi keputusan menaikkan BBM non-subsidi, tetapi menahan BBM subsidi, menurut saya sudah tepat,” kata Fahmy.