Serahkan Draf Persoalan LSM Asing ke Kemendagri, PB HMI Minta Semua Pihak Waspada

PB HMI meminta pemerintah untuk mengambil langkah-langkah tegas, termasuk memblokir seluruh rekening yang dimiliki GPI. Hal itu guna mengungkap dari mana dana yang selama ini digunakan untuk membiayai seluruh kegiatan kampanye dan aksi-aksi ilegal lainnya. Apalagi GPI tak lebih sekadar LSM asing dengan agenda utama mengganggu ketahanan nasional.

GPI merupakan perpanjangan tangan LSM asing yang memainkan peran khusus dalam melemahkan sendi-sendi utama perekonomian dan bisnis dalam negeri. Isu lingkungan yang digaungkan GPI hanyalah tameng demi menarik simpati publik. Terlebih,  isu lingkungan merupakan isu seksi yang mendapat atensi khusus dalam dunia internasional. 

"Sehingga, siapapun yang menyuarakan isu tersebut, sudah pasti mendapat dukungan dari masyarakat global," tuturnya.

Menurut Bambang Irawan, Ketua Bidang Politik dan Demokrasi PB HMI, sudah menjadi pemahaman umum bahwa kepentingan politik global berkaitan erat dengan persaingan bisnis global dewasa ini. 

Oleh karena itu,  narasi besar yang digaungkan GPI tak lain bagian dari agenda setting global yang ingin mematikan potensi bisnis dan komoditas unggulan negara-negara berkembang, khususnya dalam hal ini Indonesia dengan kelapa sawitnya. 

"Dan yang perlu dipahami adalah ‘tidak ada makan siang gratis’. Kalimat satire tersebut dimaksudkan terkait dengan keberadaan GPI di Indonesia dan apa yang dibelanya selama ini," tuturnya.