Kisruh Pengelolaan Rusunami City Park Tak Kunjung Usai, Warga Terus Jadi Korban

Artikel ini telah melalui ralat dan pemenuhan hak jawab sebagaimana juga diunggah dalam artikel bertajuk: "Oknum Perorangan Kuasai Lahan di Rusunami City Park, Pengembang Polisikan Pelaku" yang diunggah pada Kamis 18 Juli 2024.

tvOnenews.com - Perseteruan antara Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (PPPSRS) dengan pengembang terkait masalah pengelolaan Rusunami City Park, Cengkareng, Jakarta Barat tak kunjung usai. Pihak pengembang masih terus mempertahankan sejumlah fasilitas yang ada di rusunami seperti kios-kios bahkan sempat mendatangi pengelola dan melakukan intimidasi.

Permasalahan yang kini muncul adalah, pihak pengembang ingin mengambil alih kembali dengan merebut fasilitas sosial kios yang berada di kawasan Rusunami City Park, yang kini diurus oleh PPPSRS.  Stiker pemberitahuan juga ditempelkan di sejumlah kios yang ada bahwa kepemilikan kios milik perusahaan pengembang. 

Irawadi Harahap, kuasa hukum Djie Sun Ong selaku Plt. Ketua PPPSRS, menjelaskan kios yang berada di kawasan Rusunami City Park jika dilihat dari fungsi atau kegunaannya merupakan fasilitas sosial. 

“PPPSRS ini sudah terbentuk sejak 2012. Dengan adanya pembentukan PPPSRS otomatis pengelolaan itu harus diserahkan kepada PPPSRS. Tapi faktanya pelaku pembangunan ini tidak mempunyai kewajiban untuk itu. Sama sekali tidak mau menyerahkan pengelolan itu kepada PPPSRS sampai hari ini. Hak milik dia yang harus dikuasai atas nama badan hukum PT Reka Rumanda Agung Abadi, dan terakhir dia datang melakukan penyerangan mau mengambil alih yang menurut mereka tentang fasos, kios milik PT Reka Rumanda Agung Abadi, sementara hak miliknya ini tadi kalau dilihat dari fungsi atau kegunaan masuk dalam kualifikasi fasos” 

PPPSRS City Park pertama kalinya terbentuk di rusunami city park pada tanggal 8 Desember 2012 dan mendapat pengesahan sebagai badan hukum dari Gubernur Jakarta tanggal 18 April 2013. Dalam pengelolaannya, Irwadi juga menegaskan dalam Pergub 132 dan 133 dijelaskan bahwa, pelaku pembangunan memiliki kewajiban kepada PPPSRS.

“Jadi PPPSRS inilah yang diberikan kewenangan untuk mengelola rusunami atau apartemen. Berhak dia miliki itu adalah unit-unit yang ada di rusunami. Pemerintah memberikan itu pada dia biar bisa menjual sehingga diberikan itu sertifikat hak guna bangunan kalau tanpa itu tidak bisa menjual. Jadi pergub 132, pergub 133 di sini sudah dijelaskan semua apa yang menjadi kewajiban dia kepada PPPSRS.” tambahnya.