Survei Membuktikan Isu Poligami dan LGBT Bisa Rontokan Elektabilitas Kandidat di Pilwakot Bogor

Jakarta, tvOnenews.com - Para kandidat yang ingin berkontestasi pada pemilihan kepala daerah di Kota Bogor harus mewaspadai dua isu besar negatif yang punya daya rusak terhadap elektabilitas. Yaitu, isu poligami dan LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender).

Demikian disampaikan Direktur Riset Indonesian Presidential Studies (IPS), Arman Salam kepada pers di Kota Bogor, Rabu (3/7/2024), terkait dengan mulai ramainya sejumlah isu negatif yang dialamatkan kepada para cawalkot Bogor. 

Meskipun, sampai saat ini, belum jelas siapa kandidat yang terindikasi dua isu negatif tadi. 

"Setidaknya, itulah dua isu yang saat ini kita dengar di sejumlah media online, bahwa ada cawalkot yang terindikasi LGBT dan Poligami," katanya.

Sebelumnya, temuan data yang kurang lebih sama pernah  disampaikan  peneliti LSI Denny JA, M. Khotib. Berdasarkan temuan data survei itu,  hampir di seluruh wilayah di Indonesia, mayoritas publik, mulai dari 50% sampai 75%, menolak kandidat yang berpoligami.

Menurut Arman, jika poligami saja yang secara agama dibolehkan ternyata ditolak mayoritas pemilih para calon, apalagi LGBT yang secara agama jelas dilarang. 

Arman menjelaskan, dari survei yang dilakukan lembaganya, IPS, hasilnya juga sama. Bahkan, terhadap isu LGBT, lebih dari 70% menolaknya. Ini artinya, siapa saja kandidat yang terindikasi LGBT harus siap-siap untuk rontok elektabilitasnya.

Masalahnya, kata Arman, siapa kandidat yang terindikasi dua isu negatif tersebut. Dalam kontek ini, sebelum akhirnya terbongkar, lebih baik para kandidat untuk menyampaikan penjelasan kepada publik dalam rangka transparansi berdemokrasi.

“Kalau benar para kandidat itu tak merasa terlibat dua isu negatif tadi, harusnya tak perlu khawatir. Tinggal sampaikan saja kepada masyarakat sebagai calon pemilih untuk memberi penjelasan, klarifikasi atau bahkan bantahan," tegasnya.

Dalam pandangan Arman, memberi penjelasan atau klarifikasi diawal  jauh lebih baik ketimbang pada saatnya nanti publik tahu. 

Sebab, jika mayoritas publik tahu ada kandidat yang tidak jujur terkait dua isu tersebut, sudah pasti mereka akan menghukumnya dengan tidak memilihnya. Dan ini akan menjadi awal kerontokan elektabilitas kandidat tersebut.