Langkah Pemerintah Menentukan Status Kratom Membuat Petani Tidak Perlu Lagi Was Was

tvOnenews.com - Ada ratusan ribu petani Kratom di wilayah Kapuas Hulu, Kalimantan Barat. Ketua Asosiasi Petani Purik Indonesia (Appuri), Ibrahim, mengatakan, mereka menggantungkan nasibnya di tanaman tersebut.  Para petani Kratom menurut Ibrahim  juga sudah membantu menopang perekonomian masyarakat Kalimantan Barat. 

Dalam siaran persnya, Ketua Apppuri menegaskan bahwa langkah pemerintah untuk menentukan status Kratom akan sangat membantu banyak piha, mulai dari petani, eksportir hingga masyarakat di wilayah yang perekonomiannya dipengaruhi industri tersebut.

“Kami mendukung penuh pemerintah dalam menentukan status tanaman Kratom. Karena ini berdampak terhadap perekonomian masyarakat petani kratom. Ada ratusan ribu masyarakat Kapuas Hulu bergantung pada perdagangan Kratom," kata Ibrahim. 

Presiden Joko Widodo (Jokowi), kemarin, Kamis (206/2024) memanggil Wakil Presiden Ma'ruf Amin dan sejumlah menteri terkait, untuk membahas tanaman kratom, di Istana Negara, Menurut Ibrahim, jika status kratom sudah ditentukan, maka petani dan para pelaku industri lainnya tidak perlu lagi khawatir, karena selama ini masih ada yang menganggap tanaman tersebut sebagai narkoba. 

"Jika sudah ada keputusan dari pemerintah, para petani tidak memiliki rasa was was dalam menanam tanaman Kratom," ujarnya. 

Selain berdampak terhadap perekonomian, Ibrahim menjelaskan bahwa tanaman Kratom juga berdampak baik terhadap lingkungan. Kata dia, ada sekitar empat puluh sembilan juta tanaman Kratom di Kapuas Hulu, yang selama ini ikut membantu penyerapan karbon. 

Baca Juga

Petani Indonesia Tembus Pasar Haji 2026, 2.280 Ton Beras Premium Resmi Meluncur ke Tanah Suci

"Saya selaku Ketua Appuri, mewakili petani purik yang ada di Kapuas Hulu, sangat berterima kasih kepada presiden Joko Widodo, dan kementerian terkait, yang sudah memberikan perhatian sangat besar kepada kami, para petani Kratom,” kata Ibrahim. 

Sementara itu, Sekretaris Asosiasi Mitragyna Nusantara (AMN), Ricky Firlantara, menambahkan, pihaknya juga mendukung langkah pemerintah untuk menentukan status Kratom.

"Dengan adanya tata niaga yang akan diatur oleh pemerintah, dalam hal ini kementerian terkait, ini sangat positif. Karena akan melindungi hak-hak petani kratom dan eksportir, yang selama ini mengikuti aturan dan menjaga harga kratom tidak jatuh," kata Ricky Firlantara

Sekretaris AMN menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen menaati semua peraturan pemerintah terkait tanaman Kratom. Dia percaya aturan yang ditetapkan pemerintah dapat menjamin hak hak petani Kratom.