Makassar, tvOnenews.com -  Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto atau Danny meminta agar proyek senilai Rp200 miliar yang digarap BUMN PP segera dikebut. 

Proyek tersebut adalah Makassar Government Center (MGC) atau mal pelayanan publik yang dicanangkan harus selesai bulan Juli tahun ini. Hal itu disampaikan Danny saat melakukan peninjauan terhadap proyek, Selasa (16/4/2024).

"Saya yakin bulan Juli nanti sudah selesai semuanya. Karena kita harapkan bulan Juli itu sudah diresmikan," kata Danny di Makassar dikutip dari rilis resmi.

Kendati demikian, gedung pelayanan publik setinggi 8 lantai tersebut diharapkan bisa difungsikan sebagian pada bulan Mei mendatang.

Pasalnya, proyek ini sebenarnya sudah molor dari target awal yang seharusnya rampung pada Maret 2024.

"Tapi kita ingin sebagian pelayanan itu sudah harus jalan dulu di bulan Mei ini," tambah Danny.

Tak hanya itu, Danny Pomanto juga memberikan beberapa koreksi terhadap pelaksanaan pembangunan di beberapa ruangan.

Namun, pejabat berusia 60 tahun itu menyatakan bahwa koreksi yang ia lakukan adalah hal lumrah dalam sebuah proyek.

Hal itu semata-mata agar hasil pengerjaannya sesuai ekspektasi dan bisa memaksimalkan pelayanan dan fungsi ruangan.

Danny berharap, gedung pelayanan sekaligus ruang publik yang telah ditunggu-tunggu masyarakat Kota Makassar tersebut dapat diresmikan pada Juli mendatang.

Kendati demikian, Danny mengaku jika baru ada tiga ruangan yang akan diujicoba untuk pelayanan pada Mei 2024 nanti, yakni yang berada di lantai 1 dan 2.

Berdasarkan perencanaan, akan ada banyak organisasi perangkat daerah (OPD) yang akan pindah ke MGC, khususnya yang berkaitan dengan pelayanan publik. Sebagai contoh seperti Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Bapenda, Disdukcapil, PTSP, dan lainnya.

Untuk lantai 2, rencananya akan difungsikan sebagai mal khusus UMKM, investasi, serta inovasi.

Mengutip dari Humas Kominfo Makassar, MGC menjadi kantor pemerintahan pertama di Kota Makassar yang menerapkan konsep green building.

Berdasarkan data LPSE, dana yang dianggarkan untuk mengerjakan proyek ini senilai Rp200 miliar. Sumber pendanaannya diketahui murni berasal dari APBD.

Tender proyek yang berada di bawah naungan Dinas Pekerjaan Umum tersebut dimenangkan oleh PT. PP (Persero) Tbk dengan nilai kontrak sebesar Rp188 miliar. (rpi)