Dewan Pembina Golkar Dukung Tindakan Tegas TNI dan Dorong Pendekatan Kesejahteraan di Papua

tvOnenews.com - Dewan Pembina Partai Golkar meminta dan mendukung TNI dan Polri untuk bertindak tegas terhadap kelompok yang menamakan diri Organisasi Papua Merdeka (OPM). Sebab, kelompok ini kerap melakukan tindak kekerasan yang berujung pada gangguan kamtibmas di Papua.

Berbagai peritiswa kekerasan yang terjadi di Papua akhir-akhir ini, dinilai sudah tidak bisa ditolerir lagi. Langkah Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto mengubah sebutan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua menjadi OPM merupakan langkah tepat. 

“Dewan Pembina Partai Golkar meminta sekaligus mendukung TNI/Polri untuk bertindak tegas kepada kelompok bersenjata yang yang tergabung dalam Organisasi Papua Merdeka yang selama ini banyak melakukan tindak kekerasan kepada masyarakat maupun aparat,” demikian pernyataan pers Dewan Pembina Partai Golkar yang dikirimkan ke media massa.

Menurut Dewan Pembina Partai Golkar, perubahan penyebutan KKB Papua menjadi OPM, merupakan langkah tegas TNI dalam menyikapi berbagai tindak kekerasan bersenjata yang meresahkan dan merugikan masyarakat dan aparat TNI/Polri di Papua. 

“Dewan Pembina Partai Golkar mendukung langkah-langkah tegas yang diambil Panglima TNI Jendera Agus Subiyanto, termasuk mengubah nama kelompok dari KKB ke OPM.”

Dewan Pembina Partai Golkar menambahkan, OPM merupakan gerakan separatis yang secara jelas dan nyata menjadi ancaman terhadap kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). 

Baca Juga

Tanggapan Menohok Hasto Soal Wacana Koalisi Permanen Usulan Golkar: Bagi PDIP yang Penting Kerja ke Bawah

"Setiap upaya pemberontakan terhadap Republik Indonesia dan pembangkangan terhadap NKRI harus ditindak tegas. Tidak ada kompromi. Hal ini tidak ada hubungannya dengan HAM," demikian ditegaskan Dewan Pembina Golkar.

Selain bertindak tegas, Dewan Pembina Partai Golkar juga meminta aparat TNI/Polri tak meninggalkan pendekatan kesejahteraan untuk membantu percepatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Papua. 

Dewan Pembina memandang pendekatan kesejahteraan yang dilakukan secara bersamaan dengan tindakan tegas akan membawa situasi kantibmas di Papua semakin kondusif. 

"Situasi yang kondusif menjadikan Masyarakat tenang dalam beraktivitas untuk meningkatkan kesejahteraan."(chm)