Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM Berkolaborasi Secara Inklusif Bersama Masyarakat

tvOnenews.com - Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM (BSK Kumham) terus berkolaborasi secara inklusif bersama masyarakat. Kolaborasi itu diharapkan dapat menghasilkan kebijakan yang berkualitas dan bermanfaat bagi masyarakat.

Untuk itu, BSK Kumham melakukan Policy Talks dan Rapat Koordinasi Teknis, ini juga menjadi peringatan Hari Bhakti pertama dimana dalam pelaksanannya mengangkat tema “Mewujudkan Kebijakan yang Berkualitas untuk Kinerja Kementerian Hukum dan HAM yang berdampak”.
 
Kepala BSK Hukum dan HAM, Ambeg Pramarta memastikan, pihaknya terus berkomitmen mengawal atau menavigasi kebijakan publik. Utamanya di Kementerian Hukum dan HAM.

"BSK akan berupaya untuk merumuskan mekanisme yang tepat dalam mewadahi partisipasi bermakna. Sehingga sebuah kebijakan bersifat partisipatif dan inklusif," kata Ambeg dalam keterangannya, Kamis (22/2/2024).

BSK Kumham, lanjut dia, akan mendorong kebijakan Kemenkumham yang partisipatif dengan cara mengupayakan pemenuhan hak masyarakat untuk didengarkan pendapatnya. Kemudian, dipertimbangkan pendapatnya serta memberikan penjelasan di dalam proses kebijakan di lingkungan Kemenkumham. 

"BSK mengupayakan kebijakan yang visioner dan proaktif dalam menyelesaikan permasalahan. Sekaligus menjawab tantangan di masa depan dan bukan sebatas pemadam kebakaran," kata Ambeg, menekankan.

BSK Kumham juga akan mengawal proses kebijakan di Kemenkumham untuk mewujudkan kebijakan yang berkualitas dan berdampak bagi masyarakat. Utamanya, melalui pendekatan kolaboratif antara pemerintah dengan seluruh proses kebijakan.

Baca Juga

Rekrutmen PPPK Kementerian HAM Dibuka Hari Ini: Cek Informasi Soal Formasi, Syarat, Jadwal hingga Link Pendaftaran

"Mulai dari agenda setting, pembentukan dan implementasi hingga evaluasi. BSK akan berperan sebagai Knowledge Enterpreneur yaitu sebagai wadah yang mengelola pengetahuan dari masyarakat akademisi atau Knowledge Produser lain menjadi Kebijakan," ujarnya.

Sebagai sebuah unit dengan tugas dan fungsi analisis kebijakan, BSK Hukum dan HAM membuka ruang diskusi bersama dengan perwakilan NGO. Antara lain Pusat Studi Hukum dan Kebijakan, Think Policy, Tanoto Foundation, Koneksi Indonesia Inklusif, Nalar Institute.

Kemudian juga ada perwakilan mahasiswa dari berbagai Universitas di Jakarta. Serta perwakilan pegawai Badan Strategi Kebijakan Kementerian Luar Negeri. 

Menghadirkan dua narasumber ahli Rizky Argama dari STIH Indonesia Jentera/Pusat Studi Hukum dan Kebijakan. Kemudian Budiati Prasetiamartati dari Ocean Program Director Konservasi Indonesia.