Pelayanan dengan Cinta dan Kemanusiaan

tvOnenews.com - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu (Ditjen Bimas Hindu) Kementerian Agama meluncurkan inisiatif strategis bertajuk “Penguatan Tata Kelola Layanan Masyarakat Hindu”. Program ini menjadi langkah konkret dalam mewujudkan pelayanan publik yang inklusif, transparan, responsif, dan berdaya guna, sejalan dengan arah kebijakan nasional.

Program tersebut dipimpin oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu, Prof. I Nengah Duija, sebagai Project Leader dalam kerangka reformasi birokrasi dan transformasi digital pemerintahan di lingkungan Ditjen Bimas Hindu. Melalui inisiatif ini, Ditjen Bimas Hindu berupaya membangun sistem layanan keagamaan yang terintegrasi lintas sektor, berstandar nasional, dan berbasis data digital.

“Tata kelola layanan masyarakat Hindu berbasis digital menjadi kebutuhan yang sangat mendesak. Melalui transformasi ini, layanan keagamaan akan lebih cepat, tepat, akurat, dan bermutu. Kami ingin setiap umat Hindu dapat mengakses layanan secara mudah dan transparan tanpa batasan wilayah serta birokrasi yang rumit,” ujar Prof. Duija.

Transformasi ini lahir dari tantangan klasik birokrasi yang masih bersifat manual dan terfragmentasi. Ketidakselarasan data, kesenjangan kompetensi SDM di bidang digitalisasi, serta ketiadaan standar infrastruktur dan pedoman layanan menjadi faktor utama yang diidentifikasi.

Untuk menjawab tantangan tersebut, program ini berfokus pada empat pilar utama:
1. Integrasi Digital Layanan, meliputi digitalisasi tanda daftar rumah ibadah dan kelembagaan Hindu, serta pengembangan dashboard berbasis big data untuk memantau pembinaan umat secara real-time.
2. Peningkatan Kapasitas SDM, melalui pelatihan teknologi informasi dan komunikasi bekerja sama dengan lembaga pendidikan, mitra teknologi, dan Badan Moderasi Beragama.
3. Penyediaan Standar Infrastruktur Layanan, dengan menyesuaikan standar fasilitas rumah ibadah dan layanan agar sesuai kebutuhan lokal dan berdaya tahan.
4. Penyusunan Pedoman Standar Layanan, sebagai panduan nasional agar seluruh layanan keagamaan Hindu berjalan transparan dan akuntabel.

Program penguatan tata kelola layanan masyarakat Hindu ini disusun selaras dengan arah kebijakan nasional dan agenda global. Inisiatif ini menjadi bagian dari implementasi UU Nomor 59 Tahun 2024 tentang RPJPN 2025–2045, yang menekankan transformasi tata kelola pemerintahan yang adaptif, berintegritas, dan berbasis teknologi digital.