Akun IG Bivitri Susanti Panen Komentar Usai Tampil di Film Dokumenter Dirty Vote, Netizen yang Tidak Setuju Ngamuk hingga Memaki

Jakarta, tvOnenews.com - Pakar Hukum Tata Negara, Bivitri Susanti menjadi perbincangan  hangat publik usai tampil di film dokumenter 'Dirty Vote' yang baru saja tayang kemarin, Minggu (11/2/2024).

Film dokumenter 'Dirty Vote' menguak beberapa fakta kecurangan Pemilu 2024 yang dijelaskan secara rinci menggunakan data oleh tiga Pakar Hukum Tata Negara.

Tiga Pakar Hukum Tata Negara itu di antaranya Zainal Arifin Mochtar, Bivitri Susanti, dan Feri Amsari.

_{Poster film dokumenter Dirty Vote.}

1. Bivitri Susanti: Dosen STH Jentera, Harvard Kennedy fellow. 

2. Zaenal Arifin Mochtar: Dosen UGM, Direktur PUKAT UGM.

3. Feri Amsari: Dosen Unand, Direktur PUSAKO Unand. 

Baca Juga

Prabowo Bertemu Trump, DPR Warning soal Diplomasi ke AS: Tarif Dagang Jangan Rugikan Kepentingan Nasional

Ketiganya menjelaskan secara detail bagaimana instrumen negara telah digunakan untuk tujuan memenangkan pasangan calon Prabowo Gibran dalam Pemilu 2024.

Film dokumenter yang mulai ditayangkan pada hari Minggu (11/2/2024) telah ditonton sebanyak lebih dari 3 juta kali.

"Ketiganya mengungkap berbagai instrumen kekuasaan telah digunakan untuk tujuan memenangkan pemilu dan merusak tatanan demokrasi," begitulah keterangan resmi terkait peluncuran dokumenter tersebut, Minggu (11/2/2024). 

"Penggunaan infrastruktur kekuasaan yang kuat, tanpa malu-malu dipertontonkan secara telanjang demi mempertahankan status quo. Bentuk-bentuk kecurangannya diurai dengan analisa hukum tata negara," lanjut dari keterangan resmi film tersebut. 

Reaksi netizen soal film Dirty Vote

Setelah penayangan film dokumenter tersebut, sontak saja akun instagram milik Bivitri Susanti menuai banyak komentar yang beragam.

"Bivitri bukan ahli tata negara, tapi timses bayangan, sepertinya Propaganda nya masif, Ahli Hukum, bukannya lapor ketika ada kecurangan, malah bikin film," komen netizen.

"Untuk yang buat filmnya juga sangat dirty sekali yaa, knp gak dari 1 bulan yang lalu ini kan masa tenang kenapa dibuat kaya gini menyudutkan salah satu saja," tutur netizen.

"Good job...film keluar mendekati hari H, pertanyaan nya kenapa gak dari awal?? Dan setelah ditelusuri ternyata anda ada di balik partai salah satu paslon," komentar netizen.

"Tau masa tenang gak Bu? kok segitunya sih bikin film SAMPAH wkwk, cocok sih jadi pesaing film film Bollywood harusnya," komentar netizen.

"Senjata demi senjata dikeluarkan, demi bisa mencuci pikiran rakyat untuk dukung paslon 01.
kenapa gak langsung aja bu lapor! kenapa gak dari dulu-dulu juga bu diungkapkan. emang udh kucar kacir nih takut kalah dari paslon 02. ampunnnn emang pintar banget ya capres 01. semuanya bakal di pertanggung jawabkan di Akhirat," komen netizen.

"Yang gak berani nonton mereka yang tahu tentang kecurangan namun tetap memilih yang salah," komen netizen,

Ada juga netizen  yang mendukung dan mengapresiasi film dokumenter Dirty Vote.

"Terima kasih atas keberanian yang luar biasa melalui karya ini," ungkap netizen.

"2 jam full daging semua ditambah closing statement mba bivitri, savage." ujar netizen.

"Terima kasih filmnya. Benar² belajar banyak hal baru. I love your closing statement on the movie," tutur netizen.


_{Pakar Hukum Tata Negara, Bivitri Susanti dalam film dokumenter Dirty Vote. (tangkapan layar)}

Bivitri Susanti menjelaskan, Dirty Vote merupakan sebuah film dan rekaman sejarah betapa rusaknya demokrasi yang sudah terjadi di Indonesia. Ia juga menyoroti soal keberpihakan Presiden Jokowi ke salah satu Capres, dan Iriana Jokowi yang mengacungkan tanda jari untuk dukungan ke Prabowo-Gibran.

Menurutnya bahwa Dirty Vote bercerita tentang dua hal, pertama tentang demokrasi yang tidak bisa dimaknai sebatas terlaksananya Pemilu.

"Bukan hanya hasil penghitungan suara, tetapi apakah keseluruhan proses pemilu dilaksanakan dengan adil dan sesuai nilai-nilai konstitusi," ungkapnya. 

Kemudian, kedua menceritakan soal kekuasaan yang disalahgunakan, karena nepotisme yang haram hukumnya dalam negara hukum yang demokratis.  

Maka dari itu, ia tegaskan, pentingnya sikap publik dalam merespons praktik kecurangan dalam pelaksanaan Pemilu 2024. (aag/ind)

Baca artikel terkini dari tvOnenews.com selengkapnya di Google News, Klik di sini