Sekda Takalar Jual Nama Jokowi Sebut Akan Angkat Jutaan PNS Jika Prabowo-Gibran Menang Pilpres, Ini Reaksi Istana

Jakarta, tvOnenews.com - Buntut viralnya video Sekretaris Daerah Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, Muhammad Hasbi yang membahas janji Presiden Jokowi yang akan mengangkat status tenaga pengajar sebagai CPNS jika Prabowo-Gibran menang Pilpres 2024, pihak istana buka suara.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) diisukan bakal mengangkat jutaan pegawai negeri sipil (PNS) jika Prabowo-Gibran menang dalam Pilpres 2024.

Menanggapi itu Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana membantah isu yang menyebut Presiden Jokowi berjanji mengangkat jutaan PNS tersebut.

"Jadi tidak betul ada janji dari Presiden kepada pejabat daerah terutama terkait dengan rekrutmen PNS yang kemudian dihubung-hubungkan dengan Pemilu 2024," kata Ari kepada wartawan di Gedung Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Selasa (16/1/2024).

Ari mengatakan pengangkatan PNS adalah sebuah kebijakan pemerintah yang sudah lama dirancang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk peningkatan layanan kepada masyarakat.

"Dan tentu teman-teman sudah mengikuti bersama bahwa tanggal 5 Januari Presiden sudah mengumumkan secara terbuka bahwa tahun 2024 akan ada rekrutmen calon Aparatur Sipil Negara di seluruh tanah air sebanyak 2,3 juta formasi. Jadi ini sesuatu yang sifatnya terbuka, transparan dan bagian dari kebijakan pemerintah," ujar Ari.

Baca Juga

Lempar Bola Panas, Jokowi Sebut Revisi UU KPK 2019 Inisiatif DPR, Gus Falah: Itu Cuci Tangan

Ari menegaskan bahwa dalam kunjungan kerja ke daerah, Presiden tidak pernah menjanjikan soal pengangkatan PNS yang berkaitan dengan Pilpres 2024. 

Menurutnya, semua kegiatan kunjungan kerja Jokowi di daerah sangat terbuka dan bisa dipantau oleh media.

"Pernyataan beliau ke publik baik pada saat penyerahan bansos, penyerahan sertifikat, pertemuan-pertemuan selalu bisa diliput teman-teman media dan tidak ada pembicaraan tertutup soal itu," terangnya.

Di sisi lain, dia menyampaikan bahwa konsep netralitas bagi ASN, TNI dan Polri juga sudah diatur dalam undang-undang mengenai sanksi administratif, teguran dan pidana.

"Dan Presiden sudah menegaskan beberapa kali mengenai netralitas ASN, TNI dan Polri," jelas dia.

Ari menyebut rekrutmen ASN dilakukan pemerintah tahun 2024 karena ketersediaan anggaran dan kebutuhan rekrutmen pada tahun ini, terutama pada tenaga pendidikan dan kesehatan yang sangat diperlukan saat ini.