Lagi, Prabowo dan Sri Mulyani Diserang Hoax, Stafsus Menkeu Bocorkan Datanya

Jakarta, tvOnenews.com - Lagi, Capres nomor urut 02 dari Koalisi Indonesia Maju (KIM), Prabowo Subianto dan Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani diserang hoax. 

Di mana kabar hoax berbentuk poster beredar di media sosial X hingga lainnya, hingga menuai komentar pedas netizen. 

Dari pantauan tvOnenews, poster yang mengabarkan hoax tersebut bertuliskan, 'warning dari ibu Sri, Indonesia Dimiskinkan.'

Kemudian, diterangkan dari poster tersebut bahwa anggaran 63,8 triliun untuk menggaji pegawai di Pemda menjadi nihil. 

Lalu, dituliskan tiga perusahaan yang akan dijual murah, yakni Laces Persero, Patal Senayan, Merpati Nusantara Ailines.

Selanjutnya Pemda Sulsel dan Pemda Sumut tidak bisa membayar gaji pegawi, hingga membuat Sri Mulyani kecewa dan mengajukan pengunduran diri. 

Selain itu, Pabrik Kertas Leces sahamnya dikuasai oleh Hasyim Djojohadikoesoema, yang merupakan adiknya Prabowo. 

Lalu, adanya kabar belanja alutsista yang dilakukan PT TMI (Teknologi Militer Indonesia) yag dipegang oleh kroni-korni Prabowo. 

Maka dari itu, saran Sri Mulyani untuk menggeser dan belanja alutsista menjadi dana bansos dan IKN tidak dihiraukan Presiden.

Tak hanya itu saja, poster bernada hoax itu juga menjelaskan bahwa akibat dari itu semua adanya permainan membangkrutkan 7 BUMN yang dimainkan oleh Boy Tohir CS dengan alasan kekurangan dana. 

Selanjutnya juga dituliskan kabar hoaxnya, 7 BUMN menyusul akan dipailitkan. 

Namun kabar hoax tersebut langsung dibantah oleh Stafsus Kemenkeu, Yustinus Prastowo melalui akun media X pribadinya. Bahkan dia menunjukan data-datanya. 

Di akun media X pribadinya, Yustinus Prastowo jelaskan, beredar poster hoax. 

"Kami pastikan HOAX. Menteri Keuangan Sri Mulyani tidak pernah mengatakan ini," jelas Yustinus seperti dikutip tvOnenews, Jumat (5/1/2023).
  
"Silakan bersaing secara sehat. STOP membuat konten dan narasi yang menyesatkan. Ini rawan mengadu domba dan menyulut kegaduhan, alih2 memikat hati rakyat," tulisnya lagi. 

"Biarkan kami bekerja profesional sesuai mandat. Saya klarifikasi satu persatu ya….," sambungnya. (aag)