Keluarga Korban Penculikan HAM Masa Lalu Ogah Dukung Prabowo Subianto

Jakarta, tvOnenews.com - Ikatan Keluarga Orang Hilang Indonesia (IKOHI) adalah perkumpulan keluarga korban penculikan aktivis pada tahun 1997-1998 menolak untuk mendukung calon presiden (capres) nomor urut 2, Prabowo Subianto pada Pilpres 2024.

"Seperti diketahui dalam Pilpres 2014 dan 2019 keluarga korban penculikan dan penghilangan paksa aktivis pro demokrasi 1997-1998 yang tergabung dalam IKOHI menyatakan menolak untuk memilih calon presiden Prabowo Subianto," kata Sekjen IKOHI, Zaenal Muttaqin, Kamis (21/12/2023).

Salah satu alasan menolak mendukung Capres Prabowo lantaran jawaban Menteri Pertahanan (Menhan) tersebut menganggap isu pelanggaran HAM adalah isu musiman.

"Karena itu dalam Pilpres 2024 nanti IKOHI menyerukan untuk ke-3 kalinya mari #KalahkanCapresPelanggarHAM di kotak suara," tuturnya.

"Pada tahun 2006 hasil penyelidikan Pro Justicia Komnas HAM menyatakan kasus tersebut dilakukan oleh Tim Mawar Kopassus yang dikomandani oleh Letnan Jenderal Prabowo Subianto," sambung dia.

Kemudian dari hasil tersebut merupakan proses hukum dan kelanjutan dari keputusan sidang Dewan Kehormatan Perwira (DKP) ABRI pada 1998 yang memberhentikan dengan tidak hormat Prabowo Subianto.

Sebelumnya, pada debat perdana di sesi tanya jawab antar pasangan calon. Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo mengungkapkan sejumlah kasus pelanggaran HAM di masa lalu. Kemudian dia mengajukan dua pertanyaan untuk Prabowo.

"Kalau Bapak (Prabowo) di situ apakah akan membuat pengadilan HAM dan membereskan rekomendasi DPR?" ucap Ganjar dalam debat perdana capres di KPU RI, Jakarta, Selasa (12/12) malam. 

"Pertanyaan kedua, di luar sana menunggu banyak ibu-ibu. Apakah bapak bisa membantu di mana kuburnya yang hilang agar mereka bisa berziarah?" tanya dia.

Pertanyaan tersebut pun langsung dijawab Prabowo. Dia mengatakan, dirinya sudah berkali-kali memberikan jawaban. 

"Apa lagi yang mau ditanya kepada saya? Saya sudah jawab berkali-kali tiap 5 tahun kalau polling saya naik ditanya lagi soal itu," sambung Prabowo.

Prabowo lalu meminta agar kasus pelanggaran HAM berat masa lalu tidak dipolitisasi. 

"Jadi masalah HAM jangan dipolitisasi, Mas Ganjar," ucapnya. (agr/aag)