AMIN Dorong KPU Bongkar Transaksi Mencurigakan Ratusan Miliar di Rekening Bendahara Parpol

"Kita juga mengapresiasi sikap PPATK yang objektif tapi sekaligus berharap KPU dan Bawaslu maupun lembaga penegak hukum yang lain bisa objektif menindak siapapun yang melakukan tindakan itu," kata dia.

Sebelumnya untuk diketahui, KPU menyebutkan bahwa sudah menerima surat dari PPATK terkait transaksi mencurigakan yang soal Pemilu 2024.

Dalam surat tersebut, PPATK menjelaskan bahwa transaksi uang masuk dan keluar berjumlah ratusan miliar rupiah dari rekening bendahara partai politik (parpol) pada periode April-Oktober 2023.

"PPATK menjelaskan transaksi keuangan tersebut berpotensi akan digunakan untuk penggalangan suara yang akan merusak demokrasi Indonesia," ujar Komisioner KPU, Idham Holik dalam keterangan tertulis, Sabtu (16/12/2023).

"Terkait transaksi ratusan miliar tersebut, PPATK tidak merinci sumber dan penerima transaksi keuangan tersebut. Data hanya diberikan dalam bentuk data global, tidak terperinci, hanya berupa jumlah total data transaksi keuangan perbankan," sambungnya.

Atas dasar itu, Idham jelaskan, KPU tidak bisa memberikan komentar lebih lanjut.

KPU hanya akan mengingatkan kembali tentang batasan maksimal sumbangan dana kampanye saat rapat koordinasi selanjutnya dengan parpol atau dengan peserta pemilu.