Data KPU Diduga Bocor, Pakar Minta Perbaikan Sistem Digital Secara Menyeluruh dan Komprehensif

Wakil Sekretaris Umum Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia (PSMTI) itu menyebut lembaga penting negara juga perlu dilibatkan terutama untuk membuat standarisasi dan aturan penggunaan open source product.

"Banyaknya server yang dimiliki pemerintah menjadi salah satu rawannya kebocoran data pribadi. Selain itu juga sinergi dengan berbagai lembaga incident response security baik di Indonesia dan Internasional bisa lebih ditingkatkan," tutur CEO Menara Digital itu.

Setidaknya saat ini ada 27 ribu server milik kementerian/lembaga mulai dari tingkat daerah hingga pusat, yang harus dijaga. Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi juga buka suara terkait kebocoran data pemilu milik Komisi Pemilihan Umum (KPU). Budi menganggap kebocoran data pemilu milik KPU ini bukan hal yang besar. Menurutnya kebocoran data yang terjadi telah terkonfirmasi hanya sebatas tanggal lahir bukan data lainnya.  

"Data itu sudah biasa (bocor) cuma tanggal lahir, apa sih yang dikhawatirkan data kamu, tabungan kamu berapa," kata Budi usai Peluncuran Buku Putih Strategi Nasional Pengembangan Ekonomi Digital Indonesia 2030 di kawasan Rasuna Said, Jakarta.(chm)