Ihwal Wacana Gubernur Jakarta Ditunjuk Presiden, Ganjar: Kecuali Mau Buat Kota Administratif!

Sebanyak delapan fraksi menyetujui seperti Fraksi PAN, Fraksi Gerindra, Fraksi PDIP, Fraksi PPP, Fraksi NasDem, Fraksi Demokrat, Fraksi PKB, dan Fraksi Partai Golkar. Sedangkan satu Fraksi PKS menolak.

Sementara itu, Wakil Ketua Baleg DPR, Achmad Baidowi alias Awiek menyampaikan RUU DKJ harus sudah rampung pada 15 Februari 2024.

"Itu kan baru menjadi usul inisiatif DPR. Yang jelas, sesuai Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN Pasal 41 disebutkan bahwa UU DKI harus diubah 2 tahun setelah UU IKN disahkan. UU (IKN) diundangkan itu 15 Februari 2022. Artinya 15 Februari 2024, UU DKI itu harus sudah selesai. Harus sudah diundangkan,” kata Awiek di Kompleks Parlemen, Rabu (6/12/2023).

Politikus PPP itu menyebut terkait materi RUU DKJ termasuk wacana gubernur Jakarta ditunjuk presiden masih akan dibahas ulang bersama pemerintah. 

“Tentu kemarin perwakilan masyarakat kita undang lagi. Yang kemarin belum sempat diundang nanti dalam pembahasan itu ranahnya partisipasi publiknya itu kita undang lagi. Ini kan kita menyusun itu atas perintah UU IKN yang mengharuskan UU DKI harus diubah," jelas Awiek. (saa)