Jakarta, tvOnenews.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah memutuskan format baru debat calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) 

KPU menjelaskan bahwa pelaksanaan debat dilakukan dengan merujuk pada UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. 

Debat Pilpres 2024 dilakukan sebanyak tiga kali untuk capres dan dua kali untuk cawapres.

Pengamat politik, Ahmad Khoirul Umam menilai, format baru debat Pilpres 2024 dimana pasangan Capres-Cawapres akhirnya diberi kesempatan untuk mengeksplorasi gagasan dan pandangan mereka secara terpisah tentu patut diapresiasi. 

“Hal itu akan memberikan keleluasaan bagi cawapres untuk tampil secara independen dalam menunjukkan kapasitas dan gagasannya,” ujar Umam dalam keterangan tertulis yang diterima tvOnenews.com pada Kamis (7/12/2023).  

“Mengingat kapasitas Cawapres juga harus setara dengan Capres yang secara konstitusional harus siap menggantikan peran ketika ada halangan tetap maupun temporer,” sambungnya.

Menurut Dosen Universitas Paramadina itu, keberadaan capres yang tetap mendampingi cawapres saat berdebat memang bisa dipersepsikan sebagai wujud kebersamaan dan persatuan di antara para Paslon.

“Namun hal itu seolah membuat cawapres tampil kurang mandiri dan tetap berada di bawah bayang-bayang capres,” jelas Umam.

Paslon Nomor Urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin (tim tvOnenews/Bagas)

Direktur Eksekutif Institute for Democracy & Strategic Affairs (Indostrategic) itu menduga alotnya penentuan format Debat Pilpres 2024 mengindikasikan kuatnya tarik ulur.

"Alotnya penentuan format Debat Pilpres 2024 mengindikasikan kuatnya tarik ulur dan negosiasi kepentingan," kata Umam.

“Hal itu tak lepas dari besarnya dampak politik dari proses Debat Pilpres terhadap peluang kemenangan pasangan Capres-Cawapres,” sambungnya.

“Berkaca dari Pilpres 2004 hingga 2019, Debat Pilpres bisa membentuk persepsi publik terkait kecakapan, kredibilitas, dan kapasitas Capres-Cawapres yang berkontestasi,” lanjutnya. 

Bahkan kata Umam, kemenangan dalam debat Pilpres bisa mengubah peta basis dukungan politik, terutama di segmen kelas menengah terdidik dan masyarakat secara umum yang menjadi elemen swing voters dan undecided voters. 

Paslon Nomor Urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka (tim tvOnenews/Bagas)

“Hal ini dibuktikan dalam Pilpres 2004 dan Pilpres 2014, dimana elektabilitas SBY dan Jokowi mampu melampaui elektabilitas lawannya (crossing), yakni Megawati dan Prabowo, ketika SBY dan Jokowi bisa meyakinkan publik dengan kesiapan dan penguasaan isu-isu strategis dan kebijakan publik dalam proses Debat Pilpres,” tandas Umam.