Ganjar Kritik Penegakan Hukum Era Jokowi, NasDem: Mahfud MD Ngapain Aja?

Jakarta, tvOnenews.com - Pelatih Timnas Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN), Ahmad Ali, menganggap penilaian buruk capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo terhadap penegakan hukum di era Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara tidak langsung tengah mengkritik cawapresnya Mafud Md yang merupakan Menko Polhukam.

"Kalau begitu yang bermasalah Mahfud Md dong, Menko Polhukam itu kan membawahi hukum, itu Mahfud Md. Terus apa yang dia kerjakan selama ini?" kata Ali kepada wartawan, Jakarta, Kamis (30/11/2023).

Ali bahkan menilai kritikan Ganjar terhadap penegakan hukum menjadi lucu. Terlebih, Ganjar dan PDIP memilih Mahfud yang merupakan 'komandan' penegakan hukum di Indonesia menjadi cawapres.

"Kalau benar penanganan hukum timpang, terus kembali pertanyaan saya Pak Mahfud sebagai Menko Polhukam ngapain saja? Mengkritik wakilnya dong. Enggak bisa berbuat apa-apa kok bersedia dijadikan wakil," katanya.

Ali kembali mempertanyakan dasar Ganjar memberi nilai 5 terhadap penegakan hukum di Indonesia. Dia berpendapat tak ada satu pun peristiwa hukum yang merugikan pasangan Ganjar-Mahfud sejauh ini.

"Terus pertanyaannya pada sisi mana yang kemudian Ganjar merasa dirugikan oleh pemerintah, dalam kasus penanganan hukum. Apakah karena kasus Wadas atau hal lain," pungkasnya.

Wakil Ketua Umum Partai NasDem ini justru melihat kritikan Ganjar terhadap Jokowi dibangun berdasarkan amarah dan kebencian. 

Menurutnya, dendam itu berakar lantaran kecewa Presiden Jokowi tak kunjung memberi dukungan kepada Ganjar-Mahfud MD.

Mengingat, selama ini PDI Perjuangan (PDIP) termasuk Ganjar yakin Jokowi secara pribadi akan berpihak.

"Artinya, kritiknya dibangun dengan dendam dan amarah. Karena merasa bahwa ternyata dukungan yang diharapkan datang dari Pak Jokowi tidak kunjung datang. Terus kemudian membabi buta, kesannya ingin dianggap dizalimi," katanya.

Terakhir, Ali menegaskan penegakan hukum di era Presiden Jokowi masih di jalur yang benar atau on track. 

Dia tak melihat ada tekanan hukum terhadap para capres dan cawapres yang bakal bertarung di Pilpres 2024.

"Selama ini saya sebagai partai pemerintah masih melihat ini (penegakan hukum) masih proporsional, penanganan hukumnya itu kalau ada kurang-kurangnya sedikit namanya manusia, ada puas tidak puas, tapi kita tidak melihat dari sisi mana kemudian Pak Ganjar dirugikan, kita tidak melihat itu," tegasnya.