Tegas! Tim Para Capres dan Cawapres Komit Lindungi Petani Tembakau dan IHT

Perwakilan Tim Penenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, Wisnu Brata menegaskan bahwa dari tiga capres dan cawapres yang ada saat ini, hanya Ganjar dan Mahfud yang paling menyatakan pembelaan terhadap petani, khususnya tembakau.

“Kenapa? Jadi pada saat 2013, saya dan teman-teman yang lain. Kami bertemu dengan beliau (Ganjar Pranowo) menyampaikan permasalahan petani tembakau, dan ternyata beliau menanggapi dengan baik. Sehingga setiap kami melakukan proses perjuangan petani tembakau, beliau berani statemen di beberapa media, bahkan sempat mengantar kami di TV untuk bertemu dengan Menkes saat itu,” jelas Wisnu.

Lebih jauh, Wisnu menyatakan bahwa kenaikan cukai tertinggi terjadi di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Bahkan, harga rokok di era Jokowi paling termahal di dunia. 

“Teman-teman petani tembakau tentu sangat kaget dengan kenaikan cukai yang bertubi-tubi. Bahkan pernah naik di 2020 naiknya 23 persen. Dan saat itu terjadilah gejolak. Karena semua variabel rokok, plastik tidak mungkin. Yang terjadi adalah menekan bahan baku. Cengkeh dan tembakau sehingga petani di 10 provinsi itu terutama 4 provinsi penghasil untuk industri menjerit seketika. harapan yang dulu kita melihat cahaya dan kemudian redup,” terangnya. 

Sementara itu, Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Firman Soebagyo mendesak agar nantinya para capres dan cawapres yang berlaga di Pilpres 2024 mendatang dapat mempertahankan keberadaan petani maupun industri hasil tembakau (IHT).

“Saya mengimbau dan meminta kepada seluruh capres dan cawapres agar di dalam rencana strategi visi dan misi tetap harus mempertahankan keberadaan daripada pertembakauan nasional kita. Inilah bentuk keseriusan dan kehadiran negara. Juga untuk melawan kaum anti tembakau yang mempunyai agenda terselubung,” tandasnya.

Di akhir diskusi, Ketua Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Lombok, Sahminudin, menjelaskan ada lebih dari enam juta orang tergabung dalam keanggotaan organisasinya secara nasional. Namun sepertinya tidak ada aturan dari pemerintah yang berpihak kepada petani tembakau.

Padahal, menurut dia, tembakau merupakan salah satu komoditas strategis. Produk tanaman ini digunakan oleh industri yang banyak memberikan pendapatan negara, serta menyerap tenaga kerja yang amat besar. Sahminudin menilai menilai rancangan tersebut hanya mengakomodir kepentingan investor, bukan masyarakat.