Anwar Usman Melawan saat Dipecat sebagai Ketua MK, NCW: Tidak Menggunakan Akal Sehat

Jakarta, tvOnenews.com - Nasional Corruption Watch (NCW) menyoroti pasca dibacakannya putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK).

Ketua DPP NCW, Hanifa Sutrisna mengatakan orkestrasi dinasti Presiden Jokowi semakin menjadi-jadi.

Dia menilai, Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) yang divonis pemecatan oleh MKMK malah melakukan perlawanan terhadap keputusan MKMK dengan menolak pemecatannya terhadap dirinya (8/11/2023).

“Ketua MK ini sudah tidak menggunakan akal sehatnya, padahal sudah 40 tahun menjadi Hakim, hanya kekuatan yang sangat besarlah yang bisa mendorong Anwar Usman ini untuk melakukan perlawanan,” kata Hanif kepada awak media, Kamis (9/11/2023).

Menurutnya, tolakan terhadap pelanggengan kekuasaan dinasti Jokowi menggema hampir di seluruh pelosok negeri.

Baca Juga

Putusan MK Tegaskan Kewenangan BPK, Pakar: Tak Ada Lagi Instansi Lain Hitung Kerugian Negara

“Negara kita ini tidak dalam kondisi baik-baik saja, kondisi ini hampir mirip dengan masa orde baru, dimana orang-orang mulai direpresi pada saat menyampaikan aspirasi, bahkan seorang ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) direpresi oleh oknum TNI/Polri melalui orang tuanya. Kelakuan oknum TNI/Polri ini mengingatkan kita kembali betapa zalimnya penguasa di masa perjuangan reformasi,” ujarnya.

Menurut dia, rakyat selama ini berharap kepada para politisi yang mengaku mantan aktivis reformasi 98 untuk bisa menyadarkan Jokowi atas kekuasaannya berlebihan yang dimilikinya. Namun, politisi ini malah terkooptasi rezim dinasti Jokowi.

Hanif pun menyoroti pernyataan Adian Napitupulu yang merupakan politisi dan mantan aktivis 98 beberapa waktu lalu yang menyampaikan betapa buruknya sistem demokrasi Indonesia saat ini. Berdasarkan pemberitaan lebih dari 30 media asing yang mencermati buruknya praktik demokrasi di Indonesia saat ini.

“Seharusnya sebagai politisi dan mantan aktivis reformasi, malu kita bro (kawan-red) karena lebih dari 30 media asing memberitakan buruknya praktik demokrasi dan Indonesia sudah kembali menjadi negara monarki,” sebutnya.

Dia menjelaskan, orkestrasi pelanggengan kekuasaan dinasti Jokowi tidak hanya melakukan represi kepada aktivis pergerakan dan mahasiswa. Tetapi, kriminalisasi kepada aparat penegak hukum juga terus terjadi dan ini semakin menjadi-jadi dan terkonsolidasi. 

Salah satunya kriminalisasi Pimpinan KPK Firli Bahuri dengan tuduhan melakukan pemerasan kepada mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo.