Forkopimda Bojonegoro Deklarasi Pemilu Damai dan Rakor Lintas Sektoral

tvOnenews.com - Guna menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) menjelang pemilu 2024, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Bojonegoro menggelar Deklarasi Pemilu Damai dan Rakor Lintas Sektoral, Rabu (8/11/2023) di Pendopo Malowopati Pemkab. Dalam kesempatan ini, Pj Bupati Bojonegoro Adriyanto berharap sinergitas yang dilakukan dapat menjaga dan memastikan pelaksanaan tahapan demokrasi berjalan lancar.

Dalam deklarasi ini, selain dihadiri Pj Bupati Bojonegoro Adriyanto, juga hadir jajaran Forkopimda, Bakorwil, Bawaslu, pimpinan partai peserta pemilu, camat, tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi masyarakat, mahasiswa, dan para pelajar.

Pj Bupati Bojonegoro Adriyanto dalam sambutannya menyampaikan bahwa untuk menjaga dan memastikan pelaksanaan tahapan demokrasi pemilu 2024 berjalan lancar, perlu adanya peran semua pihak.

“Dengan Deklarasi Pemilu Damai 2024 ini akan menjadi contoh bagi masyarakat, ikut serta menjaga ketertiban, ketenangan dan keamanan di lingkungan masing-masing. Sehingga bisa menjalankan tugas dalam pelaksanaan pemilu maupun proses kampanye,” ucapnya.

Adriyanto juga mengucapkan terimakasih kepada Forkopimda yang telah berkoordinasi dan berkolaborasi dalam mendukung acara deklarasi damai sehingga dapat berjalan dengan lancar.

Sementara itu, Dandim 0813 Bojonegoro Letkol Czi Arief Rochman Hakim mengatakan bahwa agar tetap pada jalurnya, TNI dan Polri tetap netral dalam pemilu. Karena mengingat tahapan pemilu 2024 semakin dekat. Oleh karena itu perlu membangun kerja sama sejak dini untuk mengantisipasi kerawanan kamtibmas.

“Deklarasi damai dan rakor lintas sektoral ini mengharap peran para peserta pemilu, stakeholder dan masyarakat untuk menjadikan ini momentum memberikan kesadaran akan pentingnya memahami aturan pemilu serta menjaga stabilitas menjelang pemilu,” tuturnya.

Lebih lanjut, Dandim menjelaskan bahwa pemilu adalah pesta demokrasi yang merupakan ciri khas bangsa yang berdasarkan kedaulatan rakyat. Oleh karena itu, pemilu harus dijalankan dengan mengedepankan prinsip keamanan, ketertiban dan integritas.

“Dalam mewujudkan pemilu damai kami mengajak seluruh peserta pemilu dan seluruh elemen masyarakat untuk tidak menyebarkan berita hoax yang dapat memicu konflik dan perpecahan. Dan dalam ajang kampanye kita jadikan ajang diskusi dan memberikan informasi yang benar kepada masyarakat dan jangan terjerumus kedalam politisasi SARA, suku, agama atau ras dan antar golongan,” ujarnya.