Harmoni dalam Keragaman: "Aktualisasi Pancasila dalam Mewujudkan Perdamaian"

Menurutnya, pasca reformasi, aspek yang mengalami pelemahan,  di dunia pendidikan, mata ajar dan mata kuliah Pancasila telah hilang, juga lembaga yang mendukung Pancasila turut dinonaktifkan. 

"Antara lain Tap MPR II 1978 tentang Eka Pancakarsa atau P4 telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, 1 tahun kemudian Lembaga BP7 dibubarkan, dan UU 20 tahun 2023 tentang Sisdiknas menghilangkan mata ajar atau mata kuliah Pancasila. Ini merupakan situasi yang sangat memprihatinkan," ujarnya.

“Untuk mengatasi hal ini, pada masa Pak Taufik Kiemas menjadi Ketua MPR, dibentuklah Empat Pilar Kebangsaan, yaitu Pancasila, Bhineka Tunggal Ika, NKRI, dan UUD 1945,” ujarnya. 

Kemudian, gerakan Revolusi Mental, Bela Negara, Wawasan Kebangsaan, enam pilar pelajar Pancasila dan dibentuknya UKP PIP dan direvitalisasi menjadi BPIP. 

Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menetapkan PP 4/2022 tentang Perubahan Atas PP 57/2021 tentang Standar Pendidikan Nasional yang mencabut tiga PP sebelumnya, di mana dalam PP tersebut terdapat ketentuan wajib mata ajar dan mata kuliah Pancasila mulai dari PAUD hingga pendidikan tinggi, bahkan untuk pendidikan formal, nonformal maupun informal.

BPIP merupakan lembaga dibentuk berdasarkan Perpres 7/2018 telah melakukan berbagai upaya Pembinaan Ideologi Pancasila. 

Baca Juga

Disebut Bunuh UMKM, MBG Justru Banyak Buka Lapangan Kerja

“Salah satu inisiatif penting BPIP bersama Kemendikbud Ristek telah menerbitkan 15 buku ajar Pendidikan Pancasila mulai dari tingkat PAUD hingga perguruan tinggi,” jelasnya.

Dalam konteks pendidikan Indonesia, program Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka telah menjadi inovasi penting yang diperkenalkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim. Salah satu inti dari program ini adalah "Enam Karakter Pelajar Pancasila," sebuah upaya untuk memperkuat nilai-nilai Pancasila di kalangan mahasiswa.

Program ini merespons tantangan yang dihadapi dalam dunia pendidikan, terutama selama masa pandemi COVID-19. Krisis pembelajaran, materi yang padat, dan kurangnya variasi dalam pendidikan menjadi masalah yang harus diatasi. Di tengah kurikulum yang kaku, Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka diharapkan dapat memberikan solusi dengan meningkatkan pendidikan untuk menghadapi bonus demografi tahun 2045.

Wakil Kepala BPIP, menjelaskan, "Inilah bentuk Pancasila Dalam Tindakan yang menerapkan pembelajaran dengan perbandingan 70% praktek dan 30% teori. Inilah Merdeka Belajar, Kampus Merdeka Pancasila Dalam Tindakan.