Cegah Pungli, Lapas Kelas 1 Madiun Terapkan Uang Digital

tvOnenews.com - Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Madiun Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Timur, menerapkan penggunaan uang digital untuk seluruh transaksi narapidana dalam Lapas tersebut. 

Menurut Kepala Lapas Kelas 1 Madiun Kadek Anton Budiharta, penggunaan uang digital atau e-Pas Pay sebagai pengganti uang tunai dilakukan untuk  peningkatan kualitas layanan kepada warga binaan dan mencegah pungutan liar atau pungli. 

"Penggunaan  e-Pas Pay juga dalam mewujudkan Lapas menuju Wilayah Bebas  Korupsi, dan menutup berbagai celah adanya potensi pungutan liar," kata Kadek.

Kadek mengatakan, e-pas pay resmi digunakan sebagai alat transaksi dalam Lapas yang dihuni 1.200 narapidana itu sejak 1 September lalu. 

"100 persen transaksi menggunakan e-Pas pay ini. Untuk saat ini memang belum full 100 persen, karena masih ada tahap penyesuaian. Tapi secara bertahap nantinya tidak ada lagi peredaran uang kartal dalam Lapas ini," kata Kadek. 

Dengan kartu e-pas pay, seluruh warga binaan bisa melakukan berbagai transaksi seperti berbelanja di koperasi atau kantin hingga pengiriman uang keluarga untuk kebutuhan para napi di dalam Lapas. 

Baca Juga

Aksi Penolakan Warga Terjadi di Casbar Surabaya, Manajemen Sebut Sudah Penuhi Aturan

Para warga binaan cukup menggesek kartu e-Pas pay ketika berbelanja di kantin atau koperasi seperti penggunaan kartu e money pada umumnya. Untuk keamanan, kata Kadek, sudah pasti dijamin karena sistem pengamanan menggunakan PIN seperti kartu lazimnya kartu ATM perbankan. 

"Kartu tidak bisa digunakan oleh narapidana lain, sehingga sangat aman," ujarnya. 

Selain itu, keluarga para narapidana dimudahkan untuk mengirimkan uang karena Lapas Madiun bekerja sama  dengan sembilan bank diantaranya; BNI, BRI, Mandiri, Danamon, Permata, BCA. 

Kadek mengatakan, penerapan e-Pas Pay ini adalah bagian program Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjend Pas) yang mendorong  seluruh lembaga pemasyarakatan  dan rumah tahanan  negara di seluruh  Indonesia  Bebas Peredaran  Uang (BPU). 

"Kami harapkan sebagai upaya untuk mencegah potensi penyalahgunaan uang tunai ( cash money) seperti pungli, gratifikasi, atau pungutan pungutan yang tidak resmi," kata Kadek. 

Selain warga binaan di dalam Lapas, keluarga yang akan menjenguk juga di wajibkan untuk berbelanja kebutuhan menggunakan aplikasi BREM (Belanja Terencana Lewat Elektronik Mandiri).