Ketua Bawaslu Sebut Penundaan Pilkada 2024 Sebatas Diskusi di Forum Tertutup

Karena penundaan Pilkada 2024 merupakan pembahasan di forum tertutup, 

Bagja mengaku tidak akan membahasnya bersama Komisi ll DPR. 

Lebih jauh dirinya juga menyadari bahwa Bawaslu tidak berwenang menunda pelaksanaan kontestasi politik pemilihan kepala daerah. 

“Enggak (Dibawa ke Komisi ll) Undang-Undang (UU) itu kan ada di DPR dan pemerintah, bukan di penyelenggara pemilu. Batasannya jelas, bukan di penyelenggara pemilu,” ungkapnya. 

Bagja tak mempermasalahkan jika pada akhirnya pembahasan di forum tertutup diketahui publik dan memunculkan polemik, 

Pasalnya, dalam forum tersebut dirinya juga menjelaskan soal beberapa masalah sehingga mengusulkan pilkada 2024 ditunda.

“Ke-publish, ga masalah kan ga kemudian kita komentarin lagi. Hasilnya memang pada titik tertentu ya pada titik tertentu, bukan kesimpulan. Memang ada beberapa permasalahan, solusinya kan ada banyak juga,” pungkasnya. (mhs)