Kepala Bea Cukai Makassar Andhi Pramono Resmi Ditahan KPK Terkait Kasus Gratifikasi dan TPPU

Jakarta, tvOnenews.com - Setelah dilakukan pemeriksaan sebagai tersangka, Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan mantan Kepala Bea Cukai Makassar Andhi Pramono.

Kepala Bea Cukai Makassar Andhi Pramono ditahan setelah terjerat kasus penerimaan gratifikasi dan TPPU terkait pengurusan barang ekspor impor.

Wakil ketua KPK Alexander Marwata mengatakan, penetapan tersangka ini diawali adanya temuan laporan harta kekayaan Andhi Pramono yang dinilai tidak wajar.

"Diawali dengan adanya temuan internal KPK dalam data LHKPN yang diduga tidak sesuai dengan profil. KPK kemudian melakukan penyelidikan untuk menemukan adanya dugaan pidana korupsi," kata Alex di gedung Merah Putih KPK, Jumat (7/7/2023).

Selanjutnya kata Alex, penyidik melakukan penahanan pertama selama 20 hari untuk melakukan proses penyidikan dalam kasus ini.

Baca Juga

Profil dan Harta Kekayaan Gus Alex, Stafsus Eks Menag Yaqut Cholil Qoumas yang Ditahan KPK Imbas Korupsi Kuota Haji

"Untuk kebutuhan proses penyidikan, Tim Penyidik menahan tersangka dimaksud selama 20 hari pertama, terhitung 7 Juli-26 Juli 2023 di Rutan KPK pada gedung Merah Putih," jelas Alex.

KPK menduga, Andhi Pramono telah menerima gratifikasi selama menjabat sebagai pegawai di Bea Cukai Makassar sebesar Rp28 miliar.

"Dugaan penerimaan gratifikasi oleh AP (Andhi Pramono) sejauh ini sejumlah sekitar Rp28 miliar dan masih terus dilakukan penelusuran lebih lanjut," ujarnya.

Bahkan kata Alex, uang gratifikasi Andhi telah digunakan untuk keperluan keluarganya, dan membeli rumah mewah mencapai puluhan miliar.

"Diduga AP membelanjakan, mentransfer uang yang diduga hasil korupsi dimaksud untuk keperluan AP dan keluarganya. Di antaranya dalam kurun waktu 2021 dan 2022 melakukan pembelian berlian senilai Rp652 juta, pembelian polis Asuransi senilai Rp1 miliar dan pembelian rumah di wilayah Pejaten, Jaksel senilai Rp20 m iliar," jelas Alex.

Andhi disangkakan melanggar Pasal 12B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 

Turut disangkakan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.(mhs/muu)