Puan Abaikan Interupsi Saat Paripurna Panglima TNI, Ini Kata PDIP

Jakarta - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani mengabaikan interupsi salah satu anggota dewan dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Fahmi Alaydroes dalam Rapat Paripurna DPR RI yang mengagendakan pengesahan Andika Perkasa sebagai Panglima TNI.

Ketua Fraksi PDIP Utut Adianto membela Puan, ia mengatakan interupsi yang diajukan Fahmi tidak terdengar jelas.
Utut juga menjelaskan, sebagai pimpinan sidang, Puan berhak untuk menerima interupsi atau tidak. Menurut dia, hal itu yang mestinya harus dipahami oleh seluruh peserta sidang.

"Yang mimpin sidang itu berhak, interupsi diterima atau tidak," kata Utut.

Dia juga menambahkan, saat rapat dimulai, sejak awal pimpinan rapat sudah memberitahukan agendanya. Ia menekankan agenda dalam paripurna yakni uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test calon Panglima TNI dari Komisi I DPR.

"Tadi kan di awal udah dibilang. Agendanya tunggal, yaitu masalah laporan Komisi I mengenai Panglima TNI, kan sudah, kan interupsi bisa ditempat lain, supaya kesakralannya bisa terjaga," kata Utut.

Sebelumnya, Fahmi Alaydroes melakukan interupsi sesaat setelah Puan mengetuk palu sidang. Namun Puan selaku pimpinan paripurna tetap melanjutkan dan mengabaikan interupsi tersebut.

Baca Juga

Interupsi Mewarnai Penutupan Paripurna DPRD Jabar 2026

"Pimpinan, interupsi pimpinan," kata Fahmi di ruang rapat paripurna DPR, Senin (8/11/2021).

Namun Puan tidak mempedulikannya. Fahmi terus meminta interupsi. Dia ingin meminta waktu menyampaikan aspirasinya, namun Puan tetap melanjutkan kalimat penutup sidang. 

Puan akhirnya menutup sidang tanpa memberi kesempatan Fahmi berbicara.

"Gimana mau jadi capres, hak konstitusi kita enggak dikasih," kata Fahmi.

Sementara itu, Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyayangkan sikap Puan yang mengabaikan interupsi dari Fraksi PKS dalam rapat paripurna DPR hari ini.(viva/elvarizka/put)