Penuhi Panggilan Polisi soal Dito Mahendra, Nindy Ayunda Pilih Bungkam

Ramadhan menjelaskan pemanggilan itu merupakan kali ketiga Nindy Ayunda dimintai keterangan soal keberadaan tersangka Dito Mahendra. 

Menurut dia, pemeriksaan kedua atas saksi Nindy Ayunda belum usai, sehingga akan dilakukan pemanggilan ketiga. 

"Masalah DM atau MDS hari Jumat kemarin tanggal 26 Mei 2023, tetapi belum selesai. Karena belum selesai, kami belum bisa sampaikan (hasil pemeriksaan)," jelasnya. 

Selain itu, Ramadhan memastikan penyidik juga turut melakukan penyidikan soal dugaan obstruction of justice atau perintangan penyidikan pada kasus Dito Mahendra. 

Adapun, Polri telah menaikkan status penyidikan, karena meyakini adanya alat bukti soal pihak tertentu sengaja menyembunyikan seorang yang masuk daftar pencarian orang (DPO). 

"Kemudian, saudara MDS alias DM sendiri saat ini masih dalam proses pencarian. Yang jelas mengambil keterangan dari yang bersangkutan tentang kepemilikan Senpi dan yang disampaikan tadi (kasus dugaan perintangan penyidikan). Jika ada memang ada indikasi melindungi, kita akan dalami," imbuhnya.

Dok. Dito Mahendra dan Kuasa Hukumnya (viva.co.id)

Siapa Dito Mahendra?

Nama Mahendra Dito Saputro alias Dito Mahendra mulai  jadi perbincangan setelah melaporkan Nikita Mirzani ke polisi.

Saat itu, ia adalah pria yang tengah dekat dengan penyanyi Nindy Ayunda. 

Dilansir dari laman viva.co.id, diketahui bahwa Dito berasal dari keluarga konglomerat dan pengusaha. 

Bahkan, ia merupakan salah satu pemilik Taman Mini Indonesia Indah (TMII) dan cucu dari kakek seorang purnawirawan jenderal.  

Dito melaporkan Nikita MIrzani yang kedapatan menghinanya melalui Instagram story. 

Dalam unggahan tersebut, Nikita berbincang dengan seorang kapten pilot, dan berkomentar tentang gaya hidup Dito Mahendra yang buruk. 

Kini, Dito Mahendra telah menjadi buron dan masuk daftar pencarian orang (DPO) sejak Kamis (4/5/2023) lalu. 

Dito menjadi buron selang beberapa waktu usai ia ditetapkan sebagai tersangka kasus kepemilikan senpi ilegal.(lpk)