Canggih, Pemilihan Lurah di Sleman Pakai Sistem Elektronik

Sleman, DIY - Pemerintah Kabupaten Sleman, Yogyakarta hari ini menggelar Pemilihan Lurah (Pilur) secara serentak, Minggu (31/10). Pemilihan Lurah digelar di 33 kalurahan dan 912 TPS dengan menerapkan metode elektronik atau e-voting.

"Penerapan metode e-voting dalam penyelenggaran Pemilihan Lurah serentak di Kabupaten Sleman merupakan perwujudan visi Pemerintah Kabupaten Sleman," kata Bupati Sleman Kustini Sri Purnomo.

Kustini meminta warga menggunakan hak pilihnya dengan baik dan bijak untuk menentukan masa depan kalurahan. Orang nomor satu di Sleman ini juga mengingatkan masyarakat untuk tetap menjaga protokol kesehatan selama berlangsungnya Pilur.

"Yang harus diperhatikan bagaimana jangan sampai ada penularan. Karena mau tidak mau pasti ada keramaian. Dan itu yang harus diperhatikan baik oleh penyelenggara, petugas maupun satgas di wilayah masing-masing," ucapnya.

Sementara itu, Jogja Corruption Watch (JCW) meminta masyarakat Sleman mewaspadai politik uang pada Pemilihan Lurah. JCW khawatir praktik politik uang hanya akan menghasilkan pemimpin korup.

"Masyarakat Sleman harus berani dengan tegas menolak politik uang dalam Pilur karena dengan politik uang maka akan menghasilkan pemimpin yang korup di tingkat desa. Politik balik modal bisa saja terjadi karena anggaran saat kampanye Plur tidak sedikit dikeluarkan. Toh tidak sedikit kepala desa yang masuk bui karena korupsi," kata aktivis JCW Baharuddin Kamba.

Menurut Kamba, potensi praktik korupsi di tingkat desa sangat besar khususnya penggunaan dana desa dengan modus membuat Rencana Anggaran Belanja di atas harga pasar. Kemudian perizinan bangunan komersial tanpa melibatkan partisipasi masyarakat secara luas dan tuntas, semua ini juga perlu diawasi.

"Untuk itu masyarakat di tingkat desa atau Kalurahan perlu secara aktif mengawal Lurah atau Kepala Desa  terpilih nantinya," tegasnya.

Kamba sekali lagi meminta pemilih di Sleman menolak dengan tegas jika ada orang yang memberi uang untuk memilih calon tertentu.

"Sebagai edukasi kepada pemilih yang cerdas dan berintegritas harus dengan tegas menolak segala bentuk iming-iming politik uang baik dari calon lurah maupun tim sukses dari manapun," tutupnya. Andri Prasetiyo/ner