Jangan Kementerian ESDM Saja, PKS Usulkan KPK Usut Dugaan Korupsi Dana Tukin di Lembaga Lain

Jakarta, tvOnenews.com - Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS Mulyanto sampaikan jangan hanya kasus korupsi dana tunjangan kinerja (tukin) di Kementerian ESDM saja yang diperiksa KPK, namun ia menduga sangat mungkin terjadi hal itu di kementerian lain.

Hal itu disampaikan Mulyanto seperti yang dikutip dari halaman website Partai PKS, Rabu (29/3/2023). Bahkan ia juga minta KPK melakukan pengembangan penyelidikan yang sama di kementerian dan lembaga yang mengelola dana tukin.

"Modusnya bisa jadi sama. Karena itu sangat mudah bagi KPK untuk menyelidiki perkara ini di tempat lain," pungkas Mulyanto.

Wakil Ketua Fraksi PKS ini menambahkan dugaan korupsi dana tukin ini sebenarnya bisa diantisipasi bila Inspektur Jenderal (Irjen) bekerja sesuai aturannya. Sayangnya dana pemeriksaan Irjen di beberapa kementerian dan lembaga malah dipotong sehinga kegiatan pengawasan jadi tidak maksimal. 

"Irjen harusnya dapat mengendus kasus ini lebih dulu. Ini mungkin karena anggaran pemeriksaan yang terbatas dan terkena pemotongan. Harusnya Inspektorat Jenderal (Itjen) bisa lebih aktif melakukan pengawasan dan penindakan," jelas Mulyanto. 

Selain itu, Mulyanto juga  heran dugaan korupsi tukin ini terungkap karena laporan masyarakat, bukan karena temuan Itjen. 

Dia katakan, hal ini menandakan kinerja Itjen masih sebatas rutinitas sehingga tidak mampu mengidentifikasi adanya penyimpangan dan penyelewengan anggaran.  

"Pengaduan masyarakat ini kemungkinan besar dalam kasus seperti ini berasal dari dalam kementerian, yakni pegawai yang dirugikan," jelasnya. 

Terkait hal tersebut Mulyanto minta anggaran Itjen di setiap kementerian ditingkatkan. Hal ini perlu untuk meningkatkan pengawasan agar program reformasi birokrasi dapat berjalan sesuai rencana. 

"Dalam rapat pembahasan anggaran saya pernah mengusulkan agar anggaran itjen Kementerian ESDM ini ditingkatkan," pungkasnya. (aag)