MP3I Dukung Mahfud MD Bongkar Setuntas-tuntasnya Temuan Transaksi Rp349 Triliun

Jakarta, tvOnenews.com - Majelis Permusyawaratan Pengasuh Pesantren se-Indonesia (MP3I) mendukung penuh upaya dari Menteri Koordinator Hukum, Politik dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD untuk membongkar setuntas-tuntasnya temuan transaksi senilai Rp349 triliun, yang diduga sebagai tindakan money laundry.

Hal itu disampaikan Ketua Umum MP3I, K.H.M Zaim A. Ma'soem dalam pernyataan sikapnya atas  transaksi mencurigakan senilai Rp349 triliun di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

“Mendukung penuh upaya pak Mahfudz MD selaku Menkopolhukam dan sekaligus Kordinator Nasional TPPU (Tindak Pidana Pencucian Uang) untuk membongkar dengan setuntas-tuntasnya transaksi senilai Rp.349 Triliun yang ditengarai sebagai transaksi pencucian uang (money laundry),” ujar K.H.M Zaim A. Ma'soem, Senin, (27/3/2023).

Tak hanya itu, ia berharap, agar para pelaku money laundry dapat ditindak tegas tanpa memandang bulu. Ia juga berharap dana-dana money laundry tersebut dapat disita untuk menjadi kas negara.

“Menindak tegas para pelaku money laundry dan menyita dana-dana tersebut menjadi kas Negara dan diperuntukkan untuk kepentingan rakyat,” jelasnya.

Baca Juga

Mantan Ketua MK Sentil Dwi Sasetyaningtyas, Alumni LPDP yang Bangga Status WNA Anaknya: Saya Marah

Tak hanya itu, ia juga meminta agar Presiden Jokowi dapat membersihkan pejabat-pejabat pemerintahan yang terlibat dalam tindak korupsi dan money laundry. 

Menurutnya, masyarakat berhak dan harus mengetahui dan memahami secara transparan semua traksaksi keuangan yang melibatkan uang negara, yang artinya juga uang rakyat. 

“Keadaan tersebut tentu sangat memprihatinkan, dimana saat ini masyarakat masih banyak dilanda kemiskinan dan krisis ekonomi baik akibat Covid 19 maupun resesi dunia,” papar dia.

Ia pun mengingatkan,dalam pengeloaan kehidupan berbangsa dan bernegara harus didasari dengan sikap yang terbuka, bertanggungjawab, transparan dan akuntable. 

“Terhadap peredaran dan transaksi keuangan yang berlaku di negeri ini harus dilandasi keterbukaan dan akuntable (bisa dipertanggungjawabkan) dan dilandasi oleh nilai-nilai Pancasila,” pungkasnya. (aag)