Transaksi Mencurigakan Rp300 Triliun, Buat DPR Panggil Mahfud MD, Sri Mulyani, dan PPATK

Jakarta, tvOnenews.com - Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni mengatakan pihaknya akan memangggil Menkopolhukam Mahfud MD, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana.

Hal ini lanataran, ia katakan, ketiga orang tersebut merupakan anggota Komite Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan buntut transaksi mencurigakan Rp300 Triliun.

“Komisi III mengundang pada 29 Maret 2023, nanti akan mengundang ketiganya yaitu Pak Ivan, Ibu Menteri Keuangan, dan Pak Menko [Mahfud MD] yang ketiganya adalah anggota Komite Nasional TPPU,” kata Sahroni dj Gedung DPR, Jakarta Pusat, Senin (21/3/2023).

Dia menjelaskan rapat berikutnya akan membahas soal data yang dipegang oleh Mahfud terkait transaksi mencurigakan di Kemenkeu. Selain itu, akan disinggung juga soal tindaklanjut hasil laporan PPATK.

Sahroni menambahkan rapat itu kemungkinan akan dilaksanakan secara terbuka, sehingga publik dapat ikut menyimak.

Untuk itu, Politikus Partai NasDem ini mengatakan rapat bersama Mahfud MD yang rencananya tanggal 24 Maret 2023 dibatalkan.

“Batal karena hari fraksi. Dan diundur tanggal 29 Maret,” imbuhnya.

Dia berharap Mahfud, Sri Mulyani, dan Ivan dapat hadir dalam agenda rapat yang telah ditentukan.

“Untuk kita selesaikan apakah informasi yang buat gaduh ini bisa diselesaikan dengan segera atau ada penyelesaian sampai terdalam. Misalnya laporan itu sampai ke penegak hukum yaitu KPK, kejaksaan atau kepolisian. Nah ini harus jelas,” ungkap Sahroni.

Menurutnya, apabila penyelesaian kasus itu tidak jelas maka Komisi III DPR akan membuat panitia khusus (pansus) untuk melakukan pendalaman lebih lanjut.

“Kita enggak mau ada kegaduhan dibuat apakah ada unsur udang di balik bakwan? Atau memang ada kaitannya kegaduhan ini untuk menonjolkan seseorang atau bisa menjatuhkan seseorang?” kata Sahroni.

“Kita ada banyak informasi yang ujungnya cuman fitnah. Fitnah sana, fitnah sini, tapi penyelesaiannya harus disajikan kepada publik. Itu yang yang tadi saya minta harus ada ujungnya. Jangan sampai informasi tersebar tapi enggak ada penyelesaiannya,” tutup dia. (saa/aag)